DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI melakukan rapat kerja (raker) dengan jajaran direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Ruang Padjajaran DPD RI, Selasa (3/9/2024).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 (RUU APBN 2025), Senin 2 September 2024, di Komplek MPR RI/DPD RI/DPR RI Senayan, Jakarta.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri membahas persoalan batas wilayah antara dua kabupaten di Provinsi Riau.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pilkada serantak 2024 beberapa bulan lagi akan diselenggarakan, untuk itu Komite I DPD RI meminta penjelasan terkait persiapan pengamanan kepada Panglima TNI. Pengamanan pesta demokrasi lokal lima tahunan ini merupakan salah satu faktor penting dalam suksesnya Pilkada serentak nanti.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dinamika pembahasan 27 (dua puluh tujuh) dan 26 (dua puluh enam) Undang-Undang Kabupaten/Kota masih menjadi fokus pembahasan Komite I DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia berada pada kondisi Darurat Narkotika, Komite III DPD RI dorong Badan Narkotika Nasional (BNN) lakukan pemantauan mendalam dan perbaikan terhadap pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi berjanji akan terus mengawal 27 RUU Kabupaten/Kota. Untuk itu, Komite I DPD RI mengundang Gubernur DI Yogyakarta, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Pj Gubernur Banten dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), sebagai bahan bagi DPD RI dalam menyusun DIM RUU serta pandangan pada pembahasan Tingkat I RUU nantinya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rencana kementerian perhubungan untuk menggubah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Kepelabuhanan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mendapat penolakan dari asosiasi kepelabuhanan dan organisasi pengusaha di daerah.