DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite I DPD RI memandang perlu adanya kajian komprehensif terhadap sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi pemekaran Papua. Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk melakukan pemekaran terhadap Provinsi Papua.

DPR memprakarsai usulan pemekaran 3 (tiga) provinsi di wilayah Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

BATAMTODAY.COM, Mataram - Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Lombok Barat dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H Baehaqi dilanjutkan sambutan oleh Bupati Lombok Barat dan sambutan pimpinan rombongan Komite IV DPD RI, Novita Anakotta.

BATAMTODAY.COM, Lampung - Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat dari kelompok buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang terkait beberapa masalah kesejahteraan buruh yang dikelola oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pada Selasa (7/6/2022), Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, serta Dana Transfer ke Daerah dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2023.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu dan dihadiri segenap anggota Komite IV DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah agar tidak berlebihan dalam memberlakukan kebijakan tarif masuk bagi pengunjung lokal ke kawasan wisata religi dan budaya Candi Borobudur.

BATAMTODAY.COM, Solo - Kritikan pedas diberikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ke Mahkamah Konstitusi dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6/2022).

Menurut LaNyalla, Mahkamah Konstitusi layak dibubarkan jika membiarkan Oligarki ekonomi masuk melalui Presidential Threshold.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan politisi Partai Nasdem Akbar Faizal menegaskan, kewenangan DPD RI perlu diperkuat sebagai penyeimbang dari kekuatan perwakilan partai politik (parpol) di DPR RI.

Menurutnya, kalau kewenangan DPD tidak bisa diperkuat maka pilihannya adalah dibubarkan mengingat selama ini lembaga itu tidak memiliki kewenangan konstitusional legislasi yang utuh.