Nasional

BATAMTODAY.COM, Gunung Mas - Peninjauan lapangannya untuk mencari lokasi alternatif pengganti ibukota Republik Indonesia (RI) dari Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan meninjau dari udara lokasi calon ibukota baru, di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019) siang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto angkat bicara terkait pernyataan Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono soal WNI keturunan Arab. Menurut Prabowo, pernyataan itu sangat rasis dan mengadu domba sesama anak bangsa.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat total anggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai Rp40 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut meningkat sekitar 11,85 persen dari total anggaran pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun lalu sebesar Rp35,76 triliun.

KONTSITUSI dalam arti sempit, adalah hukum dan perundang-undangan. Seangkan dalam arti luas, adalah hukum dan non hukum, berisi praktik-praktik penyelenggaraan negara yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau melanggar, kebiasaan itu, tidak ada sanksi hukumnya. Tapi ada sanksi etiknya. Lalu, bagaimana jika hukum tanpa kekuasaan?

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dua malam menjelang Ramadhan, Palestina tengah berduka. Hal ini disebaban serangan udara dari Israel yang melintasi perbatasan Gaza terus digencarkan. Serangan udara meledak sedikitnya di 60 wilayah yang menjadi target sasaran, Sabtu (4/5/2019) malam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengapresiasi penyelengaraan Pemilu 2019, yang berlangsung damai, meski masih ada sejumlah kekurangan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan serentak akan dievaluasi. Hal itu disampaikan Tjahjo dalam rapat kerja (Raker) bersama DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rapat pembahasan rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, merevisi Peraturan Pemerintah (PP) kedua Nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, diwarnai dengan aksi unjuk rasa pada Selasa (7/5/2019).