Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara ke sebagian kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Dengan demikian, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Pemprov DKI mulai mengkaji akan seperti apa nantinya aset yang ditinggalkan di Jakarta.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pembahasan RUU KUHP antara DPR dan pemerintah sudah rampung. DPR mengagendakan pengesahan RUU KUHP pada 24 September 2019.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komis IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas perusahaan dan aktor yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan maupun Sumatera akhir-akhir ini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung penindakan terhadap perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia melarang pemda menghalangi apalagi kongkalikong dengan perusahaan tersebut.

BATAMTODAY.COM, Tangerang Selatan - Tepat pada 17 September 2019, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kini genap berusia 9 tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kali ini BNPP mensyukuri pertambahan usianya di Yayasan Bahrul Úlum, Kota Tangerang Selatan Banten.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui DPR dan pemerintah. Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR, Masinton Pasaribu mengatakan, hasil kesepakatan pembahasan itu selanjutnya akan dibawa ke rapat badan musyawarah (bamus).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi, mengatakan pembahasan di MPR sudah menyepakati perlunya Haluan Negara. Hanya saja, rencana itu belum bisa direalisasikan oleh MPR pada masa bakti 2014-2019.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada DPR terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.