Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajak para pemudik di Tanah Air untuk membelanjakan uang yang diperoleh selama bekerja di Jakarta di kampung halaman masing-masing saat momentum Lebaran.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyambut baik fatwa yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai membolehkan pemindahan penyembelihan hewan dam ke tanah air dengan syarat tertentu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat patroli keamanan menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 akan terjadi pada 18 Maret 2026. 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan rilis data kependudukan bersih semester II tahun 2025.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, termasuk lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, saat menghadiri acara 'Diseminasi dan Diskusi Publik tentang Hasil Pemantauan Haji Inklusif' yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jumat (13/3/2026).

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta Indonesia belajar banyak dari peristiwa konflik di Timur Tengah (Timteng), perang antara  Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) saat ini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) memutuskan pemberhentian terhadap 58 aparatur sipil negara (ASN) dari total 69 kasus pelanggaran yang dibahas dalam dua kali sidang sepanjang 2026. Keputusan tersebut sekaligus memperkuat sanksi yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).