Hukum & Kriminal

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ahmad Makruf Maulana masih 'mengendap' di penyidik Polda Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sebanyak 138 Tenaga Kerja Indonesia bermasalah (TKIB) dari Malaysia dipulangkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Kamis (13/9/2018) pukul 17.50 WIB.

BATAMTODAY.COM, Bintan - Keberhasilan Polres Bintan dan BNNP Kepri, dalam mengungkap dan menangkap pengedar Narkotikan bukan berarti, pengungkapan dianggap selesai, namun dalam hal pengungkapan peredaran Narkotika di daerah akan semakin ditingkatkan. Karena akibat narkotika, jelas akan merusak generasi bangsa.

BATAMTODAY.COM, Batam - Ratusan massa dari gabungan ormas di Batam kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Jumat (14/9/2018).

BATAMTODAY.COM, Bintan - Polres Bintan bersama Badan Narkotika Nasioal Provinsi (BNNP) Kepri memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 3 kg dari tersangka Didik Sulaiman Bintan Syukur (37) di Mapolres Bintan, Jumat (14/9/2018).

BATAMTODAY.COM, Batam - RA, anak di bawah umur terdakwa curanmor yang sempat diajukan ke proses sidang biasa akhirnya bebas dari tahanan. Hal itu menyusul eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Batam dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam pada Kamis (13/9/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menandatangani surat edaran terbaru mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat korupsi. Melalui surat edaran itu, ASN atau PNS wajib diberhentikan tidak dengan hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkrah.