Batam, batamtoday - Berbanding terbalik dengan Jakarta soal dana aspirasi, terhitung tahun 2011 ini Kota Batam akan mengucurkan dana aspirasi kepada 45 anggota DPRD Kota Batam. Dana tersebut akan diambil dari APBD Kota Batam tahun 2011, semata untuk kepentingan pengembangan daerah pemilihan masing-masing anggota dewan berasal.

Helmy Hemilton, anggota DPRD Kota Batam membenarkan adanya kucuran dana aspirasi bagi para wakil rakyat itu yang masing-masing akan menerima Rp 500 juta setiap tahunnya namun tidak diterima dalam bentuk tunai.

"Dana aspirasi itu tidak tunai melainkan dalam bentuk program pembangunan fisik di daerah pemilihan," kata Helmy kepada batamtoday, Sabtu, 8 Januari 2010.

Dia mengatakan jumlah total dana aspirasi itu mencapai Rp22,5 miliar dan diambilkan dari pos anggaran milik Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Tata Kota dalam APBD.

Dana itu, lanjut dia, digunakan untuk membiayai berbagai program fisik di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD dengan anggaran maksimal Rp 500 juta.

Rusmini Simorangkir, anggota DPRD Kota Batam lainnya menambahkan program pembangunan fisik itu disesuaikan dengan berbagai program yang telah disusun, baik oleh Dinas Tata Kota maupun Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.

"Kita tunjuk lokasinya sementara yang mengerjakan pemerintah," kata anggota Komisi IV dari fraksi Partai Golkar itu.

Dia mencontohkan program pembangunan fisik di daerah pemilihan antara lain semenisasi, pembuatan MCK maupun pengerasan jalan.

Program pembangunan dengan menggunakan dana aspirasi ini dapat dijadikan sebagai wujud kinerja nyata wakil rakyat kepada konstituennya.

Muhammad Musofa, anggota Komisi III dari Partai Hanura mengharapkan agar dana aspirasi ini bisa berlangsung seterusnya bukan hanya sesaat dikarenakan dapat mempengaruhi kepercayaan para pemilih.

"Jangan hanya muncul pada jelang Pilkada, namun dapat berkelanjutan," harap dia.

Namun meski sudah dianggarkan, keberadaan dana aspirasi ternyata juga belum banyak diketahui oleh anggota DPRD lainnya.

Bahkan ada salah seorang anggota DPRD yang secara tegas menolak penggunaan dana aspirasi itu.

"Saya tidak akan ambil dana aspirasi itu. Lebih baik saya menggunakan dana pribadi untuk mengelola konstituen, bukan menggunakan dana yang berasal APBD," ujar salah seorang anggota DPRD Kota Batam yang tidak mau disebutkan namanya.