Batam, batamtoday - Ratusan elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa dan gelar poster di halaman hotel Golden View, Bengkong Laut, Batam, Sabtu (8/1). Mereka menolak hasil pilkada Kota Batam pada 5 Januari lalu.

Meski hasil pilkada belum lagi ditetapkan KPUD Batam, namun nampaknya memang pasangan Dahlan-Rudi berdasar perhitungan-perhitungan tidak resmi hampir pasti terpilih dengan keunggulan 33 persen suara. Karenanya, masyarakat yang menolak pasangan 'terpilih' itu melakukan aksi unjuk rasa di hotel Golden View, tempat dilaksanakanya rapat KPUD untuk menetapkan pasangan terpilih.

Orasi dilakukan para pengunjuk rasa, dan mereka saling bersahutan meneriakan penolakan atas figur Dahlan dan Rudi. Keduanya dianggap bermasalah, dan cacat hukum.

Dahlan dituding makan uang yatim, hal ini mereka kaitkan dengan dugaan penyelewengan dana bansos Pemkot Batam yang memang sempat disidik pihak Kejari Batam, namun hingga kini belum jelas arah penyidikan dari kasus ini. Kasus ini pun sudah sempat juga disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Uang anak yatim saja dimakan oleh Dahlan, apalagi uang rakyat. Kita tidak mau dipimpin walikota yang suka makan uang anak yatim," teriak salah seorang pengunjuk rasa.

Dilain pihak Rudi oleh para pengunjuk rasa dituding sebagai mafia penyelundup mobil mewah bodong di Kota Batam.

"Kita sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum, bapak-bapak aparat juga tahu, masak kota Batam akan dipimpin Rudi yang nyata-nyata seorang penyeludup mobil," ujar seorang orator aksi.
yangnampaknya mengarah kepada pasanagn Walikota dan Wakil Walikota Ahmad Dahlan.

Para pengunjuk rasa yang ditanyai batamtoday menolak jika disebut massa pendukung dari salah seorang pasangan calon yang kalah dalam pilkada, mereka menyebut diri mereka dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami bukan pendukung calon tertentu, kami gabungan masyarakat yang menolak Dahlan dan Rudi ditetapkan sebagai Walikota," tegas salah seorang warga.

Penolakan dilakukan para pengunjuk rasa, bukan saja karena tidak bersihnya Dahlan-Rudi di muka hukum, tetapi juga terkait dengan praktik money poltic dalam kampanye.

"Masyarakat diiming-imingi uang Rp 100 sampai 200 ribu, agar memilih Dahlan dan Rudi. Dan uang itu, uang APBD, " cetus pengunjuk rasa.

Meski hasil pilkanda belum lagi ditetapkan KPUD Batam, namun nampaknya memang pasangan Dahlan-Rudi berdasar perhitungan-perhitungan tidak resmi hampir pasti terpilih dengan keunggulan 33 persen suara. Karenanya, masyarakat yang menolak pasangan 'terpilih' itu melakukan aksi unjuk rasa di hotel Golden View, tempat dilaksanakanya rapat KPUD untuk menetapkan pasangan terpilih.

Orasi dilakukan para pengunjuk rasa, dan mereka saling bersahutan meneriakan penolakan atas figur Dahlan dan Rudi. Keduanya dianggap bermasalah, dan cacat hukum.

Dahlan dituding makan uang yatim, hal ini mereka kaitkan dengan dugaan penyelewengan dana bansos Pemkot Batam yang memang sempat disidik pihak Kejari Batam, namun hingga kini belum jelas arah penyidikan dari kasus ini. Kasus ini pun sudah sempat juga disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Uang anak yatim saja dimakan oleh Dahlan, apalagi uang rakyat. Kita tidak mau dipimpin walikota yang suka makan uang anak yatim," teriak salah seorang pengunjuk rasa.
Dilain pihak Rudi oleh para pengunjuk rasa dituding sebagai mafia penyelundup mobil mewah bodong di Kota Batam.

"Kita sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum, bapak-bapak aparat juga tahu, masak kota Batam akan dipimpin Rudi yang nyata-nyata seorang penyeludup mobil," ujar seorang orator aksi.
yang nampaknya mengarah kepada pasanagn Walikota dan Wakil Walikota Ahmad Dahlan.

Para pengunjuk rasa yang ditanyai batamtoday menolak jika disebut massa pendukung dari salah seorang pasangan calon yang kalah dalam pilkada, mereka menyebut diri mereka dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami bukan pendukung calon tertentu, kami gabungan masyarakat yang menolak Dahlan dan Rudi ditetapkan sebagai Walikota," tegas salah seorang warga.

Penolakan dilakukan para pengunjuk rasa, bukan saja karena tidak bersihnya Dahlan-Rudi di muka hukum, tetapi juga terkait dengan praktik money poltic dalam kampanye.

"Masyarakat diiming-imingi uang Rp 100 sampai 200 ribu, agar memilih Dahlan dan Rudi. Dan uang itu, uang APBD, " cetus pengunjuk rasa.