BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Setelah disorot dan dikritisi sejumlah fraksi atas sejumlah pos anggaran rutin OPD yang tidak produktif dan terkesan "bancakan" dalam APBD, Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya menyatakan sepakat dengan sejumlah masukan DPRD tersebut.

Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan bahwa masukan dan kritikan DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merencanakan, mengalokasikan dan melaksankan kegiatan dengan prinsif efektif, efisien dan ekonomis.

"Secara garis besar, pemerintah sepakat dengan sejumlah masukan dan kritikan DPRD pada pandangan-pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan sebelumnya," ujar Nurdin Basirun dalam jawaban Pemerintah Provinsi Kepri atas pandangan fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD tahun 2017 di gedung DPRD Kepri, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/9/2017).
   
Menurutnya, dengan upaya efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran, maka pemerintah sepakat dalam penyusunan APBD harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Nurdin juga mengatakan, pemerintah akan mengurangi belanja yang kurang produktif dan efisien untuk dialihkan kepada belanja infrastruktur yang mampu menopang perkembangan sektor ril dan menopang kenaikan penerimaan daerah, termasuk di dalamnya pajak dan retribusi.

"Pemerintah akan terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam menjalankan roda kegiatannya. Misalnya terkait pajak dan retribusi daerah. Saat ini informasinya dapat dilihat di website Dispenda Kepri, pembayaran BPKB bisa dilakukan di tiap Samsat di Kepri, tidak terpaku pada domisili untuk semakin mempermudah masyarakat," lanjut Nurdin.

Untuk lebih lengkapnya, tambah Nurdin lagi, pemerintah telah menyiapkan dokumen jawaban yang lebih detail terkait jawaban atas pandangan tersebut, yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing fraksi untuk dibahas lebih detail kembali.

Selain mengucapkan terima kasih atas masukannya, pemerintah juga berharap agar APBD Perubahaan 2017 dapat segera disahkan, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat segera dilaksanakan.   

Paripurna itu sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Husnizar Hood. Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah, 29 anggota Dewan, Eselon II dan III di lingkungan Provinsi Kepri beserta insan pers.

Editor: Udin