BATAMTODAY.COM, Karimun - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Bea dan Cukai melakukan kerja sama yang erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyukseskan program penertiban barang impor yang beresiko tinggi.

Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan semakin serius menciptakan praktek bisnis yang adil dan bersih serta transparan. Hal ini, katanya, penting untuk mendorong iklim investasi dan daya saing serta meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia.

"Untuk itu, agar terselenggaranya program tersebut, saya meminta Bea dan Cukai dapat melakukan kerja sama yang erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Sri Mulyani di Kanwil DJBC Khusus Kepri, Kabupaten Karimun, Jum'at (8/9/2017).

Sri mengatakan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala PPATK telah melakukan kerja sama dan telah menandatanganinya pada tanggal 12 Juli 2017 yang lalu.

"Para pimpinan lembaga tersebut telah berkomitmen untuk bersama-sama mendukung Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan dan perdagangan ilegal. Untuk itu, saya mengajak secara langsung kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai untuk memiliki komitmen bersama-sama, menertibkan impor beresiko tinggi," katanya.

• Baca: Menkeu Sri Mulyani Amanatkan Jajaran Kanwil DJBC Kepri Berantas Perdagangan Ilegal

Sri menambahkan, perairan Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang sangat startegis dan dengan volume arus perdagangan barang yang sangat tinggi. Namun posisi dari Selat Malaka yang strategis itu, kerap juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik penyelundupan barang.

"Untuk itu, tupoksi dari setiap kantor Bea dan Cukai di perairan Selat Malaka sangat penting. Sama pentingnya dengan kantor Bea dan Cukai di pelabuhan utama. Untuk itulah saya meminta kepada seluruh jajaran pengawas laut untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi penertiban di pelabuhan utama yang akan berimbas pada kegiatan ilegal di berbagai pelabuhan lainnya," ujar Menteri Keuangan ini mengakhiri.

Editor: Udin