BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyambut baik adanya Jambore Sungai. Ia berpesan agar masyarakat menjadikan sikap tidak membuang sampah ke sungai sebagai gaya hidup.

"Kementerian LHK mendorong dan mengajak masyarakat untuk gaya hidup tidak buang sampah ke sungai," kata Siti Nurbaya di Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Untuk penanganan sungai, secara prinsip memang sesuai peraturan Kementerian LHK, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penangan Kementerian LHK terkait pencemaran sungai, dan gaya hidup atau sikap manusia menjaga dari kerusakan sumber air.

Penanganan sungai di Kementerian LHK ditangani ditjen-ditjen, seperti untuk penyelamatan daerah tangkapan air. Salah satunya dilakukan dengan penghijauan atau penanaman pohon, yang bertujuan agar menimbulkan kembali sumber-sumber mata air.

Selain itu, lanjut Siti Nurbaya, pengendalian pencemaran air sungai dilakukan dengan pemantauan terus-menerus terhadap sungai-sungai. Pemantauan sungai ini sendiri dilakukan di beberapa sungai yang ada di Indonesia. "Sampai saat ini, tercatat rata-rata sungai sudah tercemar cukup berat," ujar Siti Nurbaya.

Sedangkan, pengendalian banjir seperti kontruksi ditangani Kementeruan PU PR. Meski begitu, ia melihat masyarakat sudah cukup aktif menjaga sungai melalui gerakan-gerakan seperti Komunitas Ciliwung, Mat Peci, Komunitas Citarum dan lain-lain seluruh Indonesia.

Jambore Sungai
Sementara itu, Ketua Panitia Jambore Sungai 2017, Endang Rohijani menekankan, tujuan utama dari Jambore Sungai agar tersusun satu rencana aksi nasional. Karenanya, ia tidak berharap banyak, melainkan tercipta komitmen yang disepakati secara nasional.

"Setidaknya, semua ini bisa lahirkan satu saja komitmen langkah nyata, dari komunitas sungai seluruh Indonesia, dan tentu utama dari pemangku kebijakan," kata Endang di Seminar Nasional Sungai Bicara: Komunitas Maju, Regulasi Terpadu di Jakarta.

Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) DI Yogyakarta ini menegaskan, kalau komunitas-komunitas sungai terus akan membangun sinergitas yang ada. Karenanya, tinggal pemangku kebijakan dapat mendukungnya dengan regulasi yang tepat.

Selain itu, ia melihat entitas akademisi harus berpihak kepada isu pengelolaan sungai, yang hasil risetnya dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Terutama, pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana dan penguatan kedudukan masyarakat.

Ia melihat, perlu pula ada upaya strategis menciptakan setara informasi antarpemangku kepentingan, utamanya tentang konservasi. Dibutuhkan pula sistem informasi sumber daya air, sistem informasi kebencanaan dan peta indikatif kawasan permukiman.

Untuk itu, keterpaduan regulasi begitu penting, karena belum ada jaminan efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah soal pengelolaan sungai. Terlebih, regulasi, program strategis dan kegiatan antar lembaga pemerintah pusat dan daerah belum selaras.

"Kami tidak tahu politik di atas seperti apa, yang kami tahu di depan kami sampah masih berserakan, sungai masih kotor, dan apa yang harus kita lakukan," ujar Endang.

Sumber: Repubika.co.id

Editor: Surya