Terkait Retribusi Lego Jangkar dan Tenaga Medis

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Terkait realisasi penerimaan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lego jangkar, tingginya kematian anak dan ibu hamil akibat minim dan terbatasnya tenaga medis, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, sentil dan mengingatkan Kepala Dinas Perhubungan Jumhur Hidayat dan Kepala Dinas Kesehatan Kepri Djejep Yudiana, dalam rapat evaluasi bersama OPD di Kantor Gubernur Kepri, Senin (14/8/2017).

Untuk masalah lego jangkar, Nurdin meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Kepri kembali koordinasi dengan Kementerian terkait dan pihak swasta yang mengelola lego jangkar di Kepri selama ini. Sehingga tidak menabrak aturan yang telah ada.

"Pemerintah Provinsi Kepri tentunya menginginkan agar seluruh potensi laut yang dimiliki Kepri bisa menghasilkan uang dan menyejahterakan masyarakat Kepri, tapi jangan sampai menabrak aturan yang telah ada," ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan, jika sebagai tuan rumah, selama ini masyarakat Kepri hanya mendapatkan hembusan angin segarnya saja.

Bahkan, begitu banyak potensi kelautan yang dimiliki Kepulauan Riau, namun justru dimanfaatkan oleh kapal-kapal dari negara lain dan Kepri sebagai pemilik perairan tidak mendapatkan manfaat apa-apa yang sebenarnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Nyatanya, sampai saat ini sepeser pun tak ada duit yang masuk ke Kepri. Padahal setiap hari ratusan kapal yang melego jangkarnya di perairan Batam," jelasnya.

Agar pengelolaan lego jangkar ini terkoordinir dengan baik dan hasilnya menambah Pendapatan Asli Daerah, aturan hukumnya perlu dimatangkan, sehingga tidak menyalahi dan menimbulkan polemik dan permasalahan lain.

"Bila perlu kita mengagendakan kembali pertemuan dengan pihak Kementerian dan swasta yang mengelola lego jangkar di perairan Kepri," ujarnya.

Sementara, menyangkut tingginya angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Anambas, dikatakan Nurdin, akan menjadi perhatian utama pemerintah.

Dalam Kesempatan itu, Nurdin juga memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri agar bergerak cepat menyelesaikan masalah angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Anambas.

"Tingginya angka kematian ibu dan anak ini sangat menjadi perhatian pemerintah," ujar Nurdin.

Nurdin juga mendorong kerja sama pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga anggaran yang ada bisa memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Untuk Dinas Kesehatan agar segera didata kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya di pulau-pulau terdepan di Provinsi Kepri. Kalau bisa kita prioritaskan anak-anak tempatan untuk disekolahkan menjadi spesialis-spesialis di bidang kesehatan," harapnya.

Editor: Udin