BATAM, batamtoday - Belum maksimalnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemprov Kepri dan anggota DPRD Kepulauan Riau membuat Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kepulauan Riau meminta agar mereka lebih serius dalam mengurus permasalahan masyarakat dan tidak menggunakan prinsip ABS (asal bapak senang).

Demikian ungkap Kabid Kebijakan Publik PD KAMMI Kepulauan Riau, Budi Gunawan dalam rilisnya kepada batamtoday, Kamis (17/11/2011). 

Menurutnya, saat ini DPRD Kepri dan SKPD di Kabinet Sani-Soerya belum bekerja secara maksimal yang terlihat  hanya pemborosan penggunaan anggaran APBD. Bahkan gaya hidup pejabat dan anggota DPRD terkesan hedonis tidak mewakili masyarakat Kepri khususnya di kawasan hinterland yang masih hidup serba kekurangan.

"Kita melihat DPRD dan SKPD di Kabinet Sani-Soerya belum maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kepri, kita lihat saja gaya hidup kedua lembaga pemerintah daerah ini yang semakin hedonis. Mobil mewah dan rumah mewah, padahal kalau dihitung-hitung gaji juga tidak masuk akal kecuali beberapa di antaranya memang yang punya bisnis atau harta warisan," kata Budi Gunawan yang juga mantan pengurus BEM STISIPOL Raja Haji ini.

Itulah sebabnya, sebelum publik kecewa, PD KAMMI Kepulauan Riau meminta agar SKPD kabinet Dua HMS dan DPRD bisa bekerja maksimal untuk masyarakat Kepri.

"Masih ada beberapa tahun lagi untuk membangun harapan masyarakat, tapi satu hal yang kita kecewakan gedung DPRD yang ada sekarang relatif jarang sekali digunakan untuk rapat-rapat. Anggota DPRD Kepri lebih gemar menggelar rapat di Batam padahal SKPD yang ada itu banyak di Tanjungpinang, ini tentunya menimbulkan biaya yang tinggi, padahal pemerintah pusat sendiri menginginkan agar kita hemat dalam menggunakan anggaran," tutup Budi Gunawan.