BATAMTODAY.COM, Jakarta - Seiring dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menghentikan aliran dana untuk berbagai organisasi masa atau ormas kepemudaan sampai adanya kejelasan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan hal demikian merupakan tindaklanjut dari langkah pemerintah atas Perppu itu.

"Pemerintah sudah mengambil keputusan ormas kepemudaan dan Menpora tidak akan bantu lagi. Sampai ada klarifikasi dan penjelasan, ini sebagai tindaklanjut ketegasan pemerintah dengan Perpu Ormas kemarin," kata Imam di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (23/7).

Menurutnya, pemerintah sudah melakukan identifikasi terhadap hal tersebut. Tidak hanya Kemenpora, identifikasi terhadap ormas juga dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM begitu juga Kementerian Dalam Negeri.

"Kami lebih kepada program, nah misal dari Kementerian benar mereka anti Pancasila maka kami tidak akan memberikan fasilitas," kata dia.

Ia berujar, pemerintah telah memiliki tolak ukur terhadap ormas yang memiliki unsur anti Pancasila. Pertama, melihat dasar atau azas, gerakan, program hingga rekomendasi, baik dari Kemenkumham serta Kemendagri.

Adapun jumlah organisasi yang didukung, sebanyak 176. Bagi dia, besaran dana juga bervariatif namun tidak terlalu besar, tergantung kebutuhan. Biasanya dana bakal digunakan oleh ormas untuk bermacam kegiatan, dari mulai rapat hingga pelatihan kepemimpinan.

Sampai akhir tahun ini Kemenpora sendiri sudah menyiapkan sedikitnya Rp1 miliar untuk kegiatan ormas. Meski dana sudah dihentikan, Imam belum membeberkan bakal kemana dana tersebut dialihkan.

"Rp1 miliar untuk tahun ini bagi mereka. Untuk acara mereka, rapat pimpinan, rapat kerja, munas kongres atau latihan kepemimpinan," kata Imam.

Sasaran Radikalisme

Menpora berpikir, tantangan terbesar di tanah air ialah pemuda kini menjadi objek dari seluruh isu negatif, dari radikalisme, intoleransi, narkotika hingga terorisme. Sehingga Imam meminta, kepada semua pihak bergotong royong menolak atau memberi penyadaran.

"Soal nyata di depan mata toleransi dan radikalisme. Itu tumbuh karena ketidakpedulian pemuda, termasuk kita," ungkapnya.

Ketidakpedulian itu terjadi secara langsung atau bahkan terdapat perubahan yang diperoleh dari berbagai informasi tak berimbang. "Menjadi penting partai politik dan sebagainya bahwa tidak cukup hanya menguatkan konsolidasi, radikalisme dan toleransi. Penting untuk disebarluaskan bahayanya," kata Imam.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Gokli