BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sistim zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kepri ditengarai membuat praktek kolusi dan pungutan liar (pungli) semakin subur. Dengan berbagai alasan, sejumlah pejabat maupun oknum anggota DPRD berupaya memasukkan anaknya ke sekolah tertentu tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Informasi yang dihimpun BATAMTODAY.COM, sejumlah pejabat maupun oknum anggota DPRD minta nekat mendekati pihak sekolah bahkan Kepala Dinas Pendidikan agar anak mereka bisa masuk ke sekolah tertentu. Alasannya pun beragam, ada yang beralasan anaknya ingin bersekolah di sekolah favorit hingga alasan tidak ingin berpisah dari sahabatnya satu sekolah di SMP dan MTs.

Sementara pantuan BATAMTODAY.COM di SMA Negeri 1 Tanjungpinang, sejumlah oknum PNS berpakaian lengkap tampak berusaha membujuk panitia PPDB agar menyisipkan berkas map administrasi anaknya, padahal tidak masuk pada zona domisili SMA Negeri 1 Tanjungpinang.

Untungnya satu dari lima panitia PPDB SMA favorit di Tanjungpinang ini secara tegas menolak dan mengatakan siswa yang didaftarkan tidak masuk dalam zona 1 yang meliputi SMA 1, SMA 3 dan SMA 5 Tanjungpinang.

"Tidak bisa pak, zonasinya sudah dibagi, domisili bapak kan di Bukit Bestari, jadi bagusnya daftar ke SMA 2. Kami tidak berani menerima pendaftaranya disini," ujar panitia yang namanya enggan disebut itu, Senin(3/7/2017).

Di tempat berbeda, Wina salah seorang wali murid yang juga mendaftarkan anaknya di SMA 1 Tanjungpinang, mengaku ada juga orang tua siswa yang menggunakan jalur oknum anggota DPRD Kepri untuk meminta pihak Dinas Pendidikan agar menerima anaknya sekolah di SMA 1 Tanjungpinang.

"Katanya bisa dibantu dan anggota dewan sudah ngomong ke Kepala Dinas," ujar Wina tanpa menyebut siapa nama siswa itu.

Kepala dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Arifin Nasir yang berusaha dikonfirmasi mengenai PPDB dan adanya penyisipan siswa pada sekolah favorit oleh oknum tertentu ini belum dapat memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui handphone dan pesan singkat juga belum ada jawaban.

Editor: Yudha