BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengalokasikan anggaran subsidi listrik sebesar Rp52 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2017. Angka ini meningkat 15,61 persen dibanding pagu anggaran di APBN sebesar Rp44,98 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsamman Sommeng menilai, ada dua hal yang memengaruhi kenaikan subsidi tersebut, yaitu kenaikan pelanggan dan pergerakan komponen pembentuk tarif dasar listrik.

Memang, seharusnya, beban subsidi di tahun ini bisa ditekan setelah pemerintah mencabut subsidi 18,94 juta pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA). Sehingga, total pelanggan yang menerima subsidi tahun ini cuma 23,2 juta pelanggan, yang terdiri dari 4,1 juta pengguna 900 VA dan 19,1 juta pengguna 450 VA.

Namun, alih-alih berkurang, beban subsidi ini malah meningkat. Alasannya, dua juta pelanggan 450 VA bermigrasi menjadi pengguna 900 VA bersubsidi. Akibatnya, penerima subsidi 900 VA justru bertambah menjadi 6 juta pelanggan.

"Memang, logikanya, harusnya subsidi berkurang. Tapi, ada migrasi pelanggan dari 450 VA ke 900 VA dan itu kira-kira sebanyak 2 juta pelanggan. Akibatnya, jumlah pelanggan 900 VA bersubsidi bertambah," tutur Andy ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa malam (13/6/2017).

Selain banyak yang bermigrasi, ia juga mengatakan bahwa pelanggan baru golongan 450 VA membludak. Namun, ia belum bisa menyebut angka pastinya karena masih diverifikasi oleh instansinya. "Untuk tambahan pelanggan 450 VA masih kami sisir dulu," katanya.

Di samping jumlah pelanggan, faktor lain yang mengakibatkan bengkaknya subsidi adalah kenaikan faktor-faktor pembentuk tarif dasar listrik, yaitu harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan inflasi.

Sepanjang lima bulan pertama, rata-rata harga ICP tercatat sebesar US$49,9 per barel atau lebih tinggi 44,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$34,49 per barel. Melihat kondisi tersebut, pemerintah merasa perlu membuat jaring pengaman kalau harga minyak sampai tembus US$60 per barel di semester II mendatang.

Selain itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date) dalam lima bulan terakhir juga berada di angka 1,67 persen atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 0,4 persen.

"Kalau harga ICP dan inflasi naik, ya tentu saja subsidinya yang bertambah. Selama ini, memang faktor-faktornya mengalami kenaikan, tetapi kan harga listrik bersubsidi tidak dinaikkan kan?" imbuh Andy.

Berdasarkan rencana tambahan subsidi di APBNP, pemerintah mematok subsidi listrik tahun depan sebesar Rp52,66 triliun hingga Rp56,77 triliun. Namun, jumlah pasti pelanggan yang berhak menerima subsidi rencananya baru akan diketahui Oktober mendatang.

"Saat ini, kan baru 70 persen subsidi diberikan secara tepat sasaran. Nanti Oktober, semoga sudah keluar angka pelanggan yang berhak menerima subsidi. Angka itu kami jadikan basis di RAPBN 2018 mendatang," terang dia.

Sebagai informasi, rencana angka subsidi di APBNP 2017 akan lebih besar 2,64 persen dibanding APBNP tahun sebelumnya sebesar Rp50,66 triliun. Adapun hingga April 2017, pemerintah telah merealisasikan subsidi listrik sebesar Rp12 triliun.

Sumber: CNNIndonesia
Editor: Gokli