BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat telah berpindah wewenang dari pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi. Di Kepri, misalnya, seluruh isi sekolah termasuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) kini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Sebenarnya, para pegawai tidak tetap (PTT) yang masuk sebagai PTK di SMA yang ada di Tanjungpinang mengaku sumringah, ketika kewenangan itu beralih. Karena berharap kenaikan gaji.

Pasalnya, yang mereka dengar, gaji PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri Rp2 juta ke atas, sementara di Tanjungpinang sesuai UMK pun tidak dapat dibayarkan. Akan tetapi, fakta yang ada sangat berbeda. Saat beralih kewenangan ke Pemprov Kepri, gaji yang mereka dapatkan malah turun.

Salah satu PTT di SMK Negeri di Tanjungpinang, mengatakan, pada saat SMA/SMK kewenangan masih di Tanjungpinang, gaji yang dia dapatkan sekitar Rp1,7 juta per bulan. Sementara, setelah beralih kewenangan seperti sekarang ini, gaji mereka malah turun menjadi Rp1,5 juta.

"Sudahlah turun, dibayarnya malah 3 bulan sekali. Ini kemarin kami baru dibayarkan triwulan pertama, dari Januari sampai Maret. Yang bulan April dan Mei belum dibayarkan, sekarang sudah masuk bulan Juni lagi," kata PTT itu kepada BATAMTODAY.COM, Sabtu (10/6/2017), sembari meminta namanya tidak ditulis.

Dia mengatakan, pembayaran gaji triwulan pertama itu saja baru dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada bulan Mei.

"Kalau tidak salah serentak dengan pembayaran uang makan PNS di Disdik Kepri. Itupun katanya ada PNS yang mengadu ke wartawan, makanya dibayarkan," tutur PTT tersebut.

Sejatinya, para PTT mengharapkan kesejahteraan mereka dipikirkan oleh pemerintah. Meskipun mereka hanya berstatus PTT, tapi mereka juga bekerja secara profesional.

"Apalagi mau lebaran ini, harap-haraplah Pak Kepala Dinas bisa bebesar hati untuk mencairkan gaji kami triwulan ke-2 sebelum lebaran ini," kata PTT tersebut.

Editor: Udin