BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Warga pemilik lahan yang akan terkena dampak pembangunan pelabuhan Bulang Linggi, Tanjunguban, Kabupaten Bintan mengaku sangat mendukung renca pemerintah itu. Namun warga meminta pemerintah segera meyelesaiakan persolan ganti rugi lahan.

"Kita meminta agar permasalahan kepemilikan lahan dan kios diselesaikan terelebih dahulu. Mengingat sejak awal belum ada kejelasan dan penyelesaiannya," ungkap Nizar, salah seorang pemilik lahan kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (30/5/2017).

Dijelaskannya, warga meminta ganti rugi atas dasar kepemilikan surat tanah berupa Alas Hak. Permintaan itu sudah diajukan sejak aula pelabuhan dibangun sekitar enam tahun silam.

"Sudah beberapa kali Camat ganti, tapi persoalan ganti rugi lahan belum juga tuntas," ujarnya.

Pelabuhan Bulang Linggi itu nantinya menjadi ikon Kabupaten Bintan dan juga pintu masuk wisatawan. Wacana itu sangat didukung warga, asal lahan yang terkena dampak diganti rugi.

Sementara itu, Yefrizon MS Kabid Perhubungan Laut Dishub Bintan, menyampaikan rencana pembangunan pelabuhan Bulang Linggi akan dilaksanakan melalui anggaran APBD-Perubahan 2017. Namun hal tersebut, masih menunggu selesainya permasalahan yang ada.

"Anggaran direncanakan pada APBD-P, namun hal tersebut harus terlebih dahulu penyelesaian masalah lahan antara pihak Kecamatan dan pemilik lahan atau kios yang ada di pelabuhan tersebut. Dishub hanya menangani masalah pembangunan sedangkan soal lahan itu wewenang di Kecamatan," jelasnya.

Editor: Gokli