BATAMTODAY.COM, Washington - Sejak mantan direktur FBI James B Comey dipecat, isu mengenai keterlibatan Rusia dalam pemilihan umum AS kembali bergulir bak bola panas. Apalagi, Comey mengungkapkan, Presiden Donald Trump menekan dirinya untuk menutup investigasi terhadap Michael T Flynn, mantan penasehat keamanan nasional.

Sampai-sampai, para kritikus presiden menilai, aksi Trump merupakan upaya menghalangi hukum dan bisa memicu dilakukannya pemakzulan atawa impeachment.

"Meminta FBI untuk menghentikan investigasi merupakan upaya menghalangi hukum. Menghalangi hukum merupakan pelanggaran berat," jelas perwakilan Demokrat Florida Ted Deutch, seperti yang tertulis di twitternya pada Selasa (16/5).

Namun, sejumlah praktisi hukum mengatakan bahwa pembicaraan mengenai pemakzulan terbilang prematur karena belum disertai fakta-fakta yang jelas. Gedung Putih sebelumnya sudah membantah bahwa Trump menekan Comey untuk menutup kasus tersebut.

Kendati demikian, perbincangan ini terus bergulir dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya proses pemakzulan itu dilakukan.

Berikut beberapa hal tentang impeachment atau pemakzulan yang harus Anda ketahui:

Apa itu impeachment?

Konstitusi memperbolehkan Kongres untuk memakzulkan presiden sebelum habis masa jabatannya jika mayoritas anggota Kongres menyepakati sang pemimpin negara terbukti melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya dan pelanggaran ringan.

Sampai saat ini, hanya ada tiga presiden AS yang pernah mengalami proses impeachment. Dua di antaranya dimakzulkan, namun dibebaskan dan masih bisa terus menjabat sebagai presiden.

Mereka adalah Andrew Johnson di tahun 1868 dan Bill Clinton pada 1998 dan 1999. Ketiga adalah Richard M Nixon di tahun 1974. Namun Nixon memutuskan untuk mengundurkan diri demi menghindari pemakzulan.

Bagaimana prosesnya?

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS memilih satu atau lebih pasal pemakzulan. Jika setidaknya terdapat satu pasal yang mendapat suara mayoritas, presiden dipecat - yang pada dasarnya berarti didakwa. (Dalam kasus Nixon dan Clinton, Komite Kehakiman DPR mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu)

Berikutnya, proses ini pindah ke Senat, di mana digelar pengadilan yang dipimpin oleh hakim agung dari Mahkamah Agung.

Anggota tim parlemen dari DPR, yang dikenal sebagai manajer, berperan sebagai jaksa. Presiden memiliki pengacara pembela, dan Senat menjabat sebagai dewan juri.

Jika setidaknya dua pertiga senator menganggap presiden bersalah, dia akan dipecat, dan wakil presiden mengambil alih jabatan sebagai presiden.

Apa saja peraturannya?

Tidak ada peraturan yang standar mengenai hal ini. Hanya, Senat terlebih dulu yang mengeluarkan resolusi untuk melakukan prosedur persidangan.

"Saat Senat memutuskan peraturan apa yang akan dipakai dalam persidangan, mereka benar-benar membuatnya selama persidangan berjalan," jelas Greg Craig, yang membela Clinton saat pemakzulan dan kemudian bertugas di Gedung Putih pada pemerintahan Barack Obama.

Misalnya, kata Mr Craig, peraturan awal dalam kasus tersebut memberikan waktu selama empat hari kepada manajer Republik untuk menyusun kasus, kemudian dilanjutkan proses selama empat hari untuk tim hukum presiden untuk pembelaan -yang pada dasarnya adalah pernyataan pembukaan.

Senat kemudian memutuskan apakah akan mendengarkan saksi-saksi, dan jika demikian, apakah itu akan dilakukan secara langsung atau dalam rekaman video. Akhirnya, Senat mengizinkan masing-masing pihak untuk menampilkan beberapa saksi melalui rekaman video.

Menurut mantan perwakilan Bob Barr, aturan yang diadopsi oleh Senat dalam persidangan Clinton -termasuk membatasi jumlah saksi dan lamanya deposisi- membuat proses pembuktian kasus lebih sulit jika dibandingkan dengan sidang di pengadilan federal.

Barr merupakan seorang anggota Partai Republik Georgia yang bertindak sebagai manajer DPR selama persidangan juga mantan pengacara Amerika Serikat.

"Impeachment adalah makhluk itu sendiri. Juri dalam kasus kriminal tidak mengatur peraturan untuk sebuah kasus dan tidak dapat memutuskan bukti apa yang ingin mereka lihat dan apa yang tidak mereka inginkan," jelas Barr.

Apa saja standarnya?

Konstitusi memungkinkan dilakukannya impeachment dan mengganti presiden karena alasan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya dan pelanggaran ringan.

Namun tidak ada otoritas yang berfungsi sebagai pengawas mengenai bagaimana anggota parlemen memilih untuk menafsirkan standar tersebut. Ini kemudian yang menimbulkan pertanyaan tentang keinginan politik mengenai analisis hukum.

Bagaimana dengan Amandemen 25?

Diadopsi pada 1967, Amandemen 25 memberikan mekanisme lain untuk pergantian presiden. Hal ini lebih diarahkan untuk berurusan dengan seorang presiden yang menjadi terlalu cacat untuk melaksanakan tugas kantor, sebagai lawan dari pelanggaran hukum presiden.

Berdasarkan prosedurnya, jika wakil presiden dan mayoritas anggota kabinet mengatakan kepada Kongres bahwa presiden tidak dapat melakukan kekuasaan dan tugas kantornya, wakil presiden segera menjadi presiden.

Jika presiden membantah temuan tersebut, namun dua pertiga dari kedua majelis anggota Kongres setuju dengan wakil presiden, wakil presiden tetap menjadi presiden pengganti selama sisa masa jabatan.

Sumber: KONTAN, new york times
Editor: Udin