Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Premium Menghilang, DPRD Tanjungpinang akan Panggil Pertamina
Oleh : Habibi Khasim
Jum\'at | 19-05-2017 | 08:26 WIB
dprd-01.gif Honda-Batam
Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Syahrial. (Foto: Habibi Khasim)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang berencana akan mengundang manajemen PT Pertamina Regional I Batam untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Hal ini berkaitan dengan permasalahan bahan bakar minyak (BBM) Premium yang menghilang.

Anggota komisi II DPRD Tanjungpinang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Syahrial mengatakan, phaknya telah mendapatkan info mengenai menghilangnya Premium. Salah satunya adalah adanya rencana mengalihkan Premium ke Pertalite. Yang dapat dibilang, Premium kemungkinan besar akan benar-benar dihilangkan dalam waktu dekat.

"Informasi yang saya peroleh, Pertamina mengeluarkan kebijakan untuk pengurangan kuota BBM jenis Premium hingga 70 persen disetiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan mengalihkan pemasarannya ke BBM jenis Pertalite," ujar Syahrial saat dihubungi, Kamis (18/5/2017).

Ditambahkan Syahrial, kebijakan pengurangan kuota Premium tersebut, sangat tidak tepat pada saat ini. Dan kita menyayangkan, pihak Pertamina tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu ke Pemerintah Provinsi Kepri maupun Pemko Tanjungpinang. Karena ini menyangkut langsung kepada masyarakat, jadi jangan melangkahi pemerintah daerah.

Syahrial menegaskan, Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang meminta kebijakan tersebut ditunda. Dan meminta Pertamina tetap memenuhi kuota BBM jenis Premium seperti sebelumnya. Apabila hal ini tidak digubris pihak Pertamina, DPRD Kota Tanjungpinang akan terus memperjuangkan penundaan tersebut hingga ke pemerintah pusat.

"Kita terus berjuang, untuk meminta ditunda. Karena waktunya tidak pas, dan akan memicu inflasi. Kestabilan harga bahan pokok pasti terganggu, terlebih saat ini menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Ditambah masuknya ajaran baru bagi dunia pendidikan dan naiknya pembayaran listrik," ujarnya.

Menurutnya, kalaupun pengurangan kuota Premium ini merupakan kebijakan secara nasional, pihaknya memahami. Jadi pihak Pertamina harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kami harapkan pihak Pertamina memahami situasi saat ini, agar bisa ditunda pengurangan kuota Premium hingga usai Hari Raya Idul Fitri nanti," pungkasnya.

Editor: Dardani