Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Terkait Penolakan di Manado

Fahri Tegaskan Agama Bukan Pemicu Konflik, Tapi Politik
Oleh : Irawan
Minggu | 14-05-2017 | 09:30 WIB
fahri-dan-massa3.jpg Honda-Batam
Kiri: Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Kanan: Massa yang menghadang kedatangan Fahri di Manado (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Manado - Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Kesra, Fahri Hamzah mendapat penolakan ribuan massa di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Namun, aksi penolakan tersebut tak membuat surut Fahri yang tengah melaksanakan tugas kedewanannya

 

Bahkan, Fahri yang didampingi Gubernur Sulut Olly Dodokambey dan Wagub Steven Kandouw, mengatakan kalau dirinya justru ingin berdialog dengan massa yang menolak kehadirannya di Manado.

"Saya justu ingin berdialog dengan kawan-kawan yang beraspirasi menolak kehadiran saya di Minahasa," kata Fahri saat membuka sambutan dalam Diskusi Publik dengan jajaran Pemprov dan unsur pemuda Sulawesi Utara, Sabtu (13/5/2017) dalam keterangannya

Dalam kesempatan itu Fahri menyampaikan paparan bertema pluralitas dalam NKRI dan kepemimpinan anti korupsi, di provinsi yang saat ini disebut "Laboratorium Kerukunan Agama".

Dia menjelaskan bahwa demokrasi adalah keuntungan besar bangsa ini, lepas dari otoriterianisme yang menghalangi kebebasan publik dalam berbagai aspek, termasuk kebebasan beragama dan berekonomi.

Namun, agama menurutnya adalah hal yang disatukan oleh pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan. Karena itu perlu dijaga, dan Indonesia seharusnya bisa menjadi jawaban konflik yang ada di dunia luar.

"Dunia ini tidak stabil. Dan bangsa Indonesia tidak boleh jadi tidak stabil," tegasnya seraya mwnambahkan bahwa Indonesia terlalu luas dan beragam untuk bisa dikelola oleh pemerintah yang lemah dan tidak mau berdialog.

Selain itu, lanjut Fahri, salah satu tantangan demokrasi di Indonesia adalah kedewasaan publik dalam menggunakan media sosial sebagai salah satu pilar kebebasan baru yang kadang misleading. Karenanya akhir-akhir ini, sosial media menjadi pemicu yang jadi ujian bangsa saat ini. Padahal, agama yang punya otoritasnya masing-masing tidak boleh dicampur-adukkan.

"Kalau uztad bicara dalam masjid, pendeta bicara di dalam gereja, kan dia bicara tentang wilayah privat. Tapi begitu mulai di upload. Ruang privatnya terbuka," ungkapnya.

Agama yang privat tidak bisa terintervensi atau pun ditekuk oleh negara. Sebab, iman butuh pertanggung jawaban yang sangat privat.

"Agama bukan penyebab konflik, politik yang jadi penyebab konflik. Karena itu, saya berharap Sulawesi Utara yang telah menjadi salah satu ikon kerukunan tetap menjaga kontinuitas yang tepah tercipta. Dan, semoga Sulut tetap menjadi contoh," pungkasnya.

Sementara Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan yang sudah tercipta di Sulut selama ini.

"Apa yang sudah Pemprov lakukan sehingga ada bahasa laboratorium kerukunan bukan sekedar dibanggakan saja, tapi harus dijaga terus," imbaunya.

Menurut Olly, diskusi publik sangat penting agar tidak ada simpang siur berita yang bisa diviralkan cepat ke seluruh lapisan masyrakat.

"Komunikasi secara langsung tak bisa diabaikan. Tugas kita semua untuk komunikasi secara langsung. Agar tidak ada yang salah tafsir," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Olly mengatakan dirinya harus menerima Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah meski mendapat penolakan kelompok masyarakat karena alasan pejabat negara.

"Pak Fahri datang dalam kapasitas sebagai pejabat negara yaitu Wakil Ketua DPR-RI dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai kepala daerah untuk menyambutnya dengan baik," tegas Gubernur.

Gubernur mengaku mengerti dan memaklumi adanya arus penolakan saat Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Manado, dan itu sah-sah saja karena hak masyarakat.

"Tapi sebagai kepala daerah tetap saya harus menerimanya karena kedatangannya dalam kapasitas pejabat negara, bukan yang lain," ujarnya.

Kedatangan pria kelahiran Nusa Tenggara Barat itu, jelas Gubernur yang didampingi staf pribadi Victor Rarung, merujuk pada surat yang dikeluarkan oleh Lembaga DPR-RI dengan nomor PW/08237/DPRRI/V/2017.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, dirinya sama seperti masyarakat Sulut pada umumnya menolak kelompok-kelompok radikal yang sangat mengancam NKRI.

"Saya sangat menolak keras kelompok-kelompok radikal tumbuh di Bumi Toar Lumimuut, dan saya yang paling depan akan membubarkannya. Sulut yang sudah menjadi ikon kerukunan serta perdamaian tetap harus kita jaga bersama, karena warga Sulut sudah dikenal secara nasional ramah dan bersahaja," imbau Gubernur.

Editor: Surya