BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kota Tanjungpinang, Rabu (10/5/2017) mengadakan Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2016.

Laporan LKPj tahun 2016 ini secara normatif bertitik tolak dari RPJMD tahun 2013-2018 dengan visi Kota Tanjungpinang “Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani”.

Ketua Pansus LKPJ Pemko Tanjungpinang tahun 2016, Boorman Sirait mengatakan, penjabaran perwujudannya dalam misi-misi yang dimaksud dalam RPJMD tersebut adalah, pertama meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (modal sosial) dengan menjamin kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

Kemudian meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan, mewujudkan kehidupan yang agamis dan berbudaya, demokratis serta berkesetaraan gender dalam bingkai Pancasila.

"Selanjutnya membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha dengan mengutamakan keunggulan komparatif Kota Tanjungpinang, mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah," kata Boorman dalam laporannya.

Kemudian masih ada sisa penjabarannya, yaitu mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pemuda dan olahraga. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan penataan ruang yang efektif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil laporan Panitia Khusus DPRD tentang rekomendasi-rekomendasi yang telah dibahas dan dihasilkan, dalam hal kebijakan Pemerintahan Daerah memberikan, maka DPRD Tanjungpinang  memberikan rekomendasi :

1. Pemerintah Kota perlu merealisasikan penciptaan lapangan kerja yang efektif melalui kemudahan dan dukungan terhadap peluang–peluang investasi di sektor-sektor bisnis yang strategis, termasuk kebijakan pengembangan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat, terutama lulusan-lulusan pendidikan menengah yang tidak melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi.

2. Pemerintah Kota harus merealisasikan pengembangan destinasi wisata di Kota Tanjungpinang melalui penguatan identitas budaya lokal dan peningkatan sarana-prasarana destinasi wisata melalui pola-pola pembiayaan yang kolaboratif antar para pelaku industri wisata, termasuk pemangku-pemangku kepentingan yang lain.

3. Pemerintah Kota Tanjungpinang harus segera menyelesaikan masalah tapal batas wilayah antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan, batas wilayah antara kecamatan, kelurahan, RT, RW yang ada di Kota Tanjungpinang yang belum memiliki tapal batas dan koordinat yang jelas.

4. Pemerintah Kota harus mengupayakan secara nyata program-program yang dapat meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) guna lebih mampu untuk memacu target-target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Inilah rekomendasi yang menurut Boorman harus dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang di tahun terakhir ini.

"Pemko jangan menunda semua urusan. Tapi, mulai tahun ini harus semakin efektif dan konkrit dalam menyelesaikan program yang ada," tutur Boorman dalam laporannya.

Selain itu, dalam laporan rekomendasi, DPRD menyinggung tentang belanja kegiatan yang dapat menyedot anggaran fantastis dengan dalih pembangunan strategis terhadap beberapa fasilitas keramaian. Ini, kata Boorman, harus dapat dipikirkan dan dicermati secara seksama oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

"Selain masalah aset dan sengketa pertanahan, Pemko seharusnya dapat memikirkan dan mencermati kembali rencana belanja kegiatan yang dapat menyedot anggaran fantastis dengan dalih pembangunan strategis terhadap beberapa fasilitas keramaian. Seperti Masjid Terapung, pusat kuliner Melayu square dan lain lain," kata Boorman.

Editor: Udin