BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia menggunakan Kartu Tanda Penduduk palsu untuk mengelabui petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, penggunaan KTP palsu merupakan modus baru yang dilakukan para pencuri ikan.

"Dulu kapalnya yang diganti bendera dan bajunya, sekarang justru anak buah kapal diganti kewarganegaraanya secara ilegal, punya KTP kita mereka," kata Susi di kawasan MidPlaza, Jakarta, Selasa (9/5).

Bahkan, menurut Susi, bukan hanya para ABK, ada nakhoda kapal yang berkewarganegaraan asing juga memiliki KTP asal Indonesia saat beraktivitas di wilayah perairan Indonesia.

KTP palsu ini, kata Susi, biasanya bisa dibuat melalui perantara calo dan petugas Dinas Catatan Sipil.

Beberapa tempat yang diketahui menyediakan layanan pembuatan KTP palsu antara lain, di wilayah Bitung, Sulawesi Utara; Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, dan Sorong, Papua Barat.

"Kalau dari hasil investigasi itu diketahui biaya pembuatannya hanya berkisar Rp250.000 sampai Rp1 juta," kata Susi.

Susi berjanji akan menindak tegas setiap aktivitas pencurian ikan yang masuk ke laut Indonesia. Dia menyebut, apapun modus pencurian yang dilakukan oleh mereka, akan tetap ditindak tegas.

"Kami tetap tegas, apalagi ini menyangkut pemalsuan dokumen," kata Susi.

Sejak memegang kendali KKP Susi menindak tegas kapal-kapal pencuri ikan. April lalu, Susi menenggelamkan 81 kapal perikanan yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Penenggelaman puluhan kapal itu dilakukan serentak di sejumlah wilayah, antara lain Aceh 3 kapal, Pontianak 8 kapal, Bali 1 kapal, Sorong 1 kapal, Merauke 1 kapal, Belawan 7 kapal, Tarempa 10 kapal, Natuna 29 kapal, Tarakan 6 kapal, Bitung 9 kapal, Ternate 4 kapal, dan Ambon 2 kapal.

Sumber: CNNIndonesia
Editor: Gokli