BATAMTODAY.COM, Bintan - Pernyataan anggota DPRD Kepri, Dewi Kumalasari Ansar yang menilai pungutan biaya perpisahan sesuatu hal yang wajar dinilai sangat tidak terukur dan menyesatkan. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sulit saat ini.

"Dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, dimana tolak ukur batas kewajarannya," kata Sahat Simanjuntak, Tokoh Masyarakat Bintan kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (28/4/2017).

Menurutnya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Saber Pungli Polres Bintan pada Sabtu (22/4/2017) lalu masih ada puluhan siswa yang belum membayar biaya perpisahan. Celakanya, bagi siswa yang belum membayar justru mendapat ancaman tidak akan diberikan ijazah.

• Baca: Anggota DPRD Kepri Sebut Pemungutan Uang Perpisahan Sekolah Itu Hal Wajar

Selain itu, oknum guru SF yang melakukan pemungutan uang terhadap siswa diketahui tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah uang yang telah dibayarkan siswa.

"Apakah hal tersebut bisa dianggap wajar, artinya apa yang disampaikan oleh politikus dari Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kepri ini jelas sangat tidak terukur dan justru akan menambah kisruhnya dunia pendidikan di Kepri," tegas Sahat.

Lebih jauh Sahat menyampaikan, permasalahan OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polres Bintan di SMKN 1 Bintan Timur harusnya diberikan apresiasi. Dengan adanya OTT, justru akan memperjelas peran serta dan tanggungjawab yang sebenarnya dari pihak sekolah dan guru di dunia pendidikan.

"Mengingat anggaran bantuan dari pusat hingga daerah sudah jelas. Harusnya pihak sekolah dan para guru lebih fokus dengan proses belajar mengajar di Sekolah. Biar komite sekolah yang mengurus hal lain-lain," pungkasnya.

Editor: Yudha