BATAMTODAY.COM, Batam - Untuk menjamin ketersedian pasokan dan stabilitas harga di level yang terjangkau, Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Pemprov Kepulauan Riau mengadakan Rapat Koordinasi identifikasi ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok menjelang puasa, lebaran dan Idul Adha 2017.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Bupati dan Wali Kota se-Kepulauan Riau, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TDIP), Kepala Sub Divre BULOG di Tanjungpinang dan Batam serta pelaku usaha barang kebutuhan pokok, Kamis (27/4/2017) di Hotel Haris Batamcenter.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Syahrul Mamma, yang memimpin rakor tersebut mengungkapkan, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan pelaku usaha dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

“Pemerintah ingin menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pada level yang terjangkau. Lewat rakor ini Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengawal kesiapan instansi terkait dan
pelaku usaha barang kebutuhan pokok, terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi dan aksi spekulasi atau penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar,” tegas Syahrul.

Syahrul mengimbau agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang mencakup pemantauan dan pelaporan harga harian, pasokan di pasar pantauan dan kelancaran distribusi barang. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lokasi-lokasi permukiman masyarakat berpendapatan rendah.

Pada lokasi-lokasi tersebut, Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan operasi pasar dan pasar murah. Di sisi lain, fungsi pengawasan juga terus ditingkatkan untuk melindungi konsumen dari barang beredar yang kadaluarsa, serta barang yang tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

Khusus kepada para pelaku usaha, Syahrul juga secara tegas melarang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang melanggar Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015.

“Segala jenis tindakan spekulasi dan penimbunan akan ditindak tegas. Pemerintah akan menggelontorkan stok barang pokok sehingga harga stabil dan spekulan merugi,” tegas Syahrul.

Pada kesempatan tersebut, Syahrul juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.

Di dalam ketentuan Permendag tersebut, setiap pelaku usaha distribusi yang memperdagangkan barang kebutuhan pokok (baik distributor, subdistributor dan agen) wajib memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha
Distribusi (TDPUD) barang kebutuhan pokok yang didaftarkan ke Kemendag secara online dan tidak dipungut biaya.

Di samping mendaftar, pelaku usaha distribusi terdaftar juga wajib melaporkan pengadaan, pendistribusian/penyaluran dan jumlah stok di gudang setiap bulan.

Pada Permendag nomor 20 tahun 2017 tersebut, diatur bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) atau secara manual, melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.

Selanjutnya, setiap pelaku usaha distribusi yang telah terdaftar wajib melaporkan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang diperdagangkan ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) melalui SIPT paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Kunjungan ditutup dengan peninjauan ke gudang distributor untuk memastikan pasokan stok cukup dan distributor siap menjual sesuai dengan HET yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Tinjauan Bahan Pokok Jelang Puasa

Syahrul Mamma kemudian melanjutkan pemantauan stabilitas pasokan dan harga ke Sub Divre BULOG untuk melihat ketersediaan pasokan dan ketahanan pangan menjelang puasa dan lebaran 2017. Di gudang BULOG ini, pasokan beras dan gula diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan hingga Desember 2017.

"Meninjau ritel modern di Lottemart Wholesale Batam. Ini dilakukan untuk memastikan harga yang diperdagangkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan," katanya.

Menurutnya, HET Gula dikisaran Rp12.500 per Kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter dan daging beku Rp80.000 per Kg. Penetapan HET ini katanya lagi, dipastikan tidak akan membuat dunia usaha merugi.

"Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha," ujarnya.

Syahrul menambahkan, ketentuan ini perlu disosialisasikan ke Pemerintah Daerah agar dapat sama-sama memantau kebijakan HET tersebut dan dapat terealisasi di lapangan. "Kami yakin, kebijakan itu dapat menekan kenaikan harga, sehingga inflasi juga terjaga," ujarnya

Di kesempatan itu, Syahrul juga turun langsung meninjau Pasar Mega Legenda untuk memantau harga dan ketersedian bahan pokok di pasar tersebut. “Masyarakat tidak perlu cemas terkait kenaikan harga pangan jelang Ramadan, mengingat stok kebutuhan pangan sudah mencukupi,” kata Syahrul.

Editor: Udin