BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan, masih menunggu arahan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri, terkait diberlakukannya putusan MK yang membatalkan kewenangan Mendagri dalam mencabut Perda dan Pergub tersebut.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepri, Herimukhrizal mengatakan, kendati putusan MK tersebut langsung dan mengikat. Namun pemerintah akan menunggu kebijakan Pusat atas keputusan MK itu.

"Hingga saat ini, putusan aslinya belum kami pahami dan baru sebatas membaca dan mengetahui beritanya dari media. Mengenai tindak lanjut, tentu Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, masih menuggu hasil arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat," ujar Heri pada BATAMTODAY.COM, Kamis (6/4/2017) di ruangannya.

Jika memang putusan MK tersebut diberlakukan setelah dilakukan pertemuan nantinya dengan Mendagri dan Pemerintah Pusat, tambah dia, maka sejumlah Perda kabupaten/kota, serta Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang telah dicabut dan dibatalkan, ‎akan diberlakukan kembali.

"Jika memang keputusan MK ini nantinya diberlakukan, maka Perda provinsi, kabupaten dan kota, serta Peraturan Gubernur yang sebelumnya dibatalakan Mendagri, akan diberlakukan lagi. Mengenai teknis, tentu ada mekanisme dan kebijakan yang akan dilakukan," sebutnya.

Namun demikian, Heri mengatakan, dengan putusan MK yang mengembalikan pembatalan Perda dan Pergub, melalui Judicial Review (hak uji materil) MA ini, tentu akan merubah sistim pengajuan dan pembahasan Perda di daerah.

"Jika sebelumnya dalam pembuatan Perda hanya Kepala Daerah dan DPRD, tentu dengan keputusan ini, dalam pembahasan Perda, harus ada telaah atau evaluasi dari Pemerintah, hirarki daerah tersebut. Contohnya, dalam pembahasan Perda Provinsi, harus ada telaah atau evaluasi dari Mendagri, sebelum nanti disahkan dan kemudiaan bertentanan dengan peraturan yang lebih tinggi. Demikian juga pembahasan Perda di kabupaten/kota," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Mendagri untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda). Putusan itu atas permohonan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dkk.

"Mengabulkan sebagian," kata Ketua MK, Arief Hidayat, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (5/4/2017) sebagai mana dikutip dari detik.com.

MK menyatakan, pasal 251 UU Pemda terkait dengan kewenangan pembatalan Perda, tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Gubernur.

Adapun pasal 251 ayat 1 UU Pemda menyatakan: "Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri".

Alasannya, hal itu inkonstitusional dan bertentangan dengan melanggar UUD 1945. Namun putusan itu tidak bulat. Ada 4 hakim konstitusi yang tidak setuju, yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida, dan Manahan Sitompul.

"Karena presiden sebagai penanggung jawab akhir," kata Palguna.

Atas vonis itu, kubu pemohon mengaku belum terlalu puas karena tidak seluruh permohonan dikabulkan.
Pasca putusan ini, maka seluruh pembatalan Perda harus lewat Judicial Review (hak uji materil) Mahkamah Kunstitusi (MK).

"Sekarang dengan dikabulkannya sebagian, maka pembatalan Perda dilakukan judicial review MK, dengan alasan MK mengatakan itu kewenangan dan kekuasaan Hakim," kata Kuasa Hukum Apkasi, Andi Syafrani, seusai sidang.‎

Editor: Udin