BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Lima Fraksi di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga memberikan pandangan umum terkait LKPJ yang disampaikan Bupati Lingga selaku Kepala Daerah. 

Perihal itu disampaikan jajaran Fraksi di legislatif Lingga pada rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati yang digelar diruang rapat DPRD, Senin (27/03/2017).

Sebelumnya, DPRD Lingga mengapresiasi atas penyusunan dan penyampaian LKPJ Bupati Lingga yang dapat dilaksanakan sebelum masa waktu yang diberikan berakhir. Sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah nomor 03 Tahun 2007.

Kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan. Sebab merupakan salah satu tolak ukur Pemerintah Pusat sebagai pandangan disiplin pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Fraksi Nasdem yang disampaikan Pokyong Kadir menyampaikan, kondisi geografis Kabupaten Lingga yang 95 persen didominasi laut, perlu adanya peningkatan pengawasan guna menghindari hal-hal yang malanggar kewajaran. Seperti kasus jual beli pulau kepada pihak ketiga yang mancatut pejabat pemerintahan bahkan Menteri.

“Guna memperbaiki kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah waktunya Bupati Lingga melakukan pengemasan pengawasan maksimal secara berjenjang. Serta perlu memanfaatkan informasi masyarakat dengan menyediakan kotak saran pengaduan, guna informasi terkini. Sehingga jika ada ketimpangan dapat dipantau sesegera mungkin,” kata Pokyong.

Sementara Agus Norman dari Fraksi Golkar menyampaikan terkait pendapatan daerah, belanja daerah yang meliputi bidang kesehatan, pertanian, pariwisata dan kelautan diharapkan keseriusannya, baik itu segenap pemangku kepentingan, untuk dapat saling bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat Kabupaten Lingga.

“Karena laut adalah hidup dan mati kita, maka bagaimana caranya ada solusi jangka panjang agar masyarakat bisa menggantungkan hidupnya di laut ini, agar tidak terbentur dengan aturan. Karena aturan sifatnya secar vertikal, maka jajaran bawah ini sedikit kontroversi dengan aturan itu. Masyarakat kita pun perlu pemberdayaan untuk memahami aturan ini,” papar Agus dalam hal kelautan.

Selain itu, Fraksi Hanura menyampaikan padangan umum pada sisi redaksional penyususnan LKPJ yang mendapat beberapa kesalahan. Sedangkan Fraksi Demokrat menyampaikan salah satunya pada target PAD yang mengalami penurunan. Diharapkan pada pansus yang dibentuk untuk bekerja dan mengkaji permasalahan ini, baik dari segi dukumen LKPJ maupun permasalahan defisit yang dialami Kabupaten Lingga akhir-akhir ini.

Dari Fraksi Gabungan Persatuan dan Kesejahteraan Bangsa yang disampaikan Zakaria menyatakan, kelemahan pada bidang kesehatan yang menurun, terutama masalah obat dan pembinaan pelayanan kesehatan. Di samping itu dia juga mengharapkan hasil reses yang merupakan bagian dari kinerja DPRD Lingga dalam menjemput aspirasi masyarakat, dapat dituangkan dalam musrenbang.

“Diharapkan pada peningkatan pembinaan pada pelayanan kesehatan. Sebab dari perawat, bidan dan dokter bekerja untuk tugas kemanusiaan,” ujar Zakaria.

Editor: Udin