BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan buruknya efek rokok terhadap kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan saat ia mensosialisasikan Program Keluarga Harapan di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Di hadapan sejumlah ibu dan kepala keluarga, Jokowi menyampaikan setiap keluarga menerima Rp1,89 juta setiap tahun yang dapat diambil empat kali.

Ia pun mulai mengetes pengetahuan ibu-ibu di Barus mengenai kegunaan anggaran Keluarga Harapan. "Kalau diambil Rp200 ribu, suami minta Rp100 ribu boleh enggak? Suami minta untuk beli rokok boleh enggak?" tanya Jokowi kepada mereka.

Ibu-ibu di sana serempak menjawab, mereka tidak boleh memberikan uang tersebut kepada suaminya untuk membeli rokok. Jokowi kembali menanyakan hal serupa. Kali ini pertanyaan disertai guyonan.

"Masa suami minta buat beli rokok enggak boleh? Katanya cinta, diberikan enggak?" ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Pertanyaan itu disambut tawa masyarakat. Awalnya, para ibu yakin tidak boleh memberikan uang itu. Tetapi, setelah pertanyaan kedua Jokowi, kini terdengar jawaban boleh memberikan uang untuk membeli rokok.

Jokowi pun langsung merespons tegas jawaban mereka. Ia menegaskan uang Keluarga Harapan betul-betul tidak boleh digunakan untuk membeli rokok. Uang itu hanya boleh digunakan untuk pendidikan dan gizi anak.

"Beri tahu Pak, enggak boleh karena ini untuk gizi anak. Kalau diberi justru tak cinta sama bapaknya, karena untuk beli rokok yang tidak beri kesehatan bagi tubuh kita," tutur Jokowi.

Program Keluarga Harapan merupakan perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin yakni untuk pendidikan dan kesehatan. Kementerian Sosial menyatakan pihaknya sudah menjangkau sekitar 6 juta keluarga pada pertengahan tahun lalu. Pada 2016, dana yang disiapkan adalah Rp10 triliun.

Secara terpisah, permasalahan rokok ini memang menjadi pembahasan pemerintah beberapa waktu lalu. Hal ini berkaitan dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan atas inisiatif DPR.

Dalam dua rapat terbatas, Jokowi menekankan, kesehatan masyarakat sama sekali tidak boleh terganggu karena tembakau. Tapi di sisi lain, ia menginginkan kesejahteraan petani dan pelaku industri tembakau tetap terjaga.

Presiden telah mengirimkan surat presiden penunjukkan sejumlah menteri untuk menjadi perwakilan pemerintah membahas RUU Pertembakauan di DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sikap presiden terhadap permasalahan tembakau sama seperti yang disampaikan dalam ratas.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani