Diskusi Mendongkrak Kelesuan Ekonomi Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Menghadapi kelesuan ekonomi dan investasi yang mendera Kota Batam belakangan ini, Batam Pos menggelar diskusi bertajuk "Mengatasi Kelesuan Ekonomi dan Dampak Perubahan Pelayanan di Badan Pengusahaan Batam" di Harmoni One Hotel, Batam Center Batam, Rabu (15/3/2017).

Diskusi tersebut dipandu oleh wartawan senior penerima anugerah Pers Card Number One (PCNU) Marganas Nainggolan. Tampil sebagai pembicara, Hatanto Reksodiputro Ketua BP Batam, Johannes Kennedy Aritonang tokoh pengusaha Batam, dan Ampuan Situmeang praktisi hukum Kepri.

Pada kesempatan itu, Hatanto mengatakan, indikasi penurunan perekonomian Kepri di tahun 2016 hingga awal 2017 , dipengaruhi lesunya perekonomian global saat ini.

"Perekonomian global turut mempengaruhi perekonomian nasional. Trade-nya menurun. Ini menjadi kunci mengapa tentunya berdampak ke Batam, yang dikenal sebagai kawasan industri. Karena industri ekspor kita menjadi faktor penting dalam memajukan perekonomian di Batam," tutur Hatanto.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), dari sekian banyak wilayah di Sumatera, Kepri mengalami penurunan ekonomi yang significan. Hal tersebut terjadi karena industri-industri di Kepri tidak mendapatkan pasar yang baik.

Sementara tahun 2016, Bank Indonesia memperkirakan kenaikan indeks perekonomian meningkat 5,02 persen. Didukung oleh konsumsi dan investasi, khususnya investasi bangunan yang tercatat cukup kuat.

Pendapatan ekspor masih kontraksi. Perolehan ekspor surplus, tapi surplus yang dihasilkan dari daya ekspor yang menurun dan impor untuk industri juga turut mengalami penurunan.

Hatanto menjelaskan, adanya isu lokal mengenai dugaan BP Batam yang menyebabkan tertahannya realisasi investasi di Batam dibantahnya.

"Perekonomian menurun bukan karena masalah pelayanan dari BP Batam, perizinan atau mengenai masalah lahan yang ditarik. Intinya adalah, awalnya penemuan BPK dan BPKP terdapat 7.200 hektar di 2.690 lokasi yang tidak dibangun. Kalau lahan tidak dibangun terutama untuk sektor industri, kita tidak akan melihat kemajuan dari Batam," tuturnya.

Banyak lahan yang tidak ada HPL-nya tapi minta dialokasi. Serta kesalahan administrasi yang banyak terjadi. Menurutnya, BP Batam mencoba menerapkan peraturan agar memberikan kepastian. Kepastian di sini adalah perjanjian yang sudah disepakati ketika pengalokasian lahan yang harus dipatuhi oleh pengusaha.

Di sisi lain, Johannes Kennedy, tokoh pengusaha Batam, menyatakan, isu lokal mengenai sulitnya pengalokasian lahan yang baru, dan pengurusan perizinan yang memakan waktu yang lama, akan membuat daya saing Batam menurun. Katanya, di kacamata pengusaha, perekonomian di Batam seperti kapal yang nyaris tenggelam.

Tahun 2016, pertumbuhan retail juga menurun. Hal tersebut akan mengakibatkan peluang usaha tidak dapat ditangkap dengan cepat di Batam.

"Harapan kami kebijakan BP Batam akan menselaraskan dengan dunia usaha. Agar Kepri dapat mencetak perekonomian baru di tahun 2017 ini," ungkapnya.

Ampuan menambahkan, perbaikan yang sedang dikerjakan oleh BP Batam, baik dalam sektor perizinan, lahan dan administrasi, seharusnya tidak memperlambat kemajuan dunia usaha di Batam.

Oleh sebab itu, komunikasi baik antara pengusaha dan BP Batam dapat dilakukan. "Ini bukan masalah ekonomi, tapi masalah komunikasi saja," ungkapnya.

Editor: Dardani