BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikot Tanjungpinang yang membacakan putusan terhadap tiga terdakwa korupsi dana honor guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Kota Batam, Jamiat, Abdul Somad, dan Junaidi, menyebut keterlibatan mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan mantan Sekdako Agussahiman.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (15/3/2017) sore, majelis hakim Santonius Tambunan SH yang didampingi hakim anggota Yon Efri SH dan Corpioner SH berpendapat, bahwa yang bertanggung jawab dalam proses permohonan, pengajuan hingga proses pencairan dana Bansos ke TPQ Batam, tidak terlepas dari keterlibatan mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekertaris Daerah Kota Batam Agussahiman.

Selain kedua mantan pejabat Pemko Batam tersebut, dalam fakta persidangan yang digelar di PN Tanjungpinang, majelis hakim juga dalam pertimbangannya menyatakan keterlibatan tiga orang pejabat lainnya, yakni Bendahara, Asisten 3 Pemko Batam, dan Kabag Keuangan.

Berdasarkan fakta persidangan, seperti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diperiksa di dalam persidangan, kata majelis, mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan ‎selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Penguna Anggaran Agus Sahiman selaku Sekdako Kota Batam turut terlibat.

"Keterlibatan ini justru dominan. Menurut peraturan, Walikota memiliki fungsi tidak meloloskan proposal dan bantuan ini. Tapi justru yang mendatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan para pemimpin BMG TPQ adalah mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan," ujar ketua majelis hakim Santonius, yang juga Kasubag Humas PN Tanjungpinang, saat ditemui di PN Tanjungpinang, Kamis (16/3/2017).

• Baca: Tiga Terdakwa Bansos TPQ Batam Seret Ahmad Dahlan dan Agussahiman

‎Lebih lanjut Santonius mengungkapkan, dalam putusan memang sudah dibuat catatan khusus, walaupun lolos verifikasi dari kasubag keuangan ke terdakwa Junaidi, sebenarnya masih bisa ditinjau pejabat di atasnya, seperti Walikota ‎dan Sekdako Batam, yang melakukan pencairan kepada Kabag Umum Keuangan hingga dana itu dapat cair.

"Perbuatan ini kita munculkan ke fakta persidangan, supaya masyarakat tahu bahwa perbuatan ketiga terdakwa ini tidak berdiri sendiri, ada pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini," pungkasnya.

Ketiga terdakwa korupsi dana honor guru TPQ Kota Batam, mantan Ketua Umum Badan Musyawarah Guru TPQ Batam Jamiat, mantan Kasubag Kesra Pemko Batam Abdul Somad dan mantan Kabag Kesra Pemko Batam Junaidi, dijatuhi vonis 1-3 tahun penjara.

Ketua majelis hakim Santonius Tambunan menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, hingga menyebabkan kerugian negara, sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Atas perbuatannya yang telah terbukti di persidangan, kami majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Junaidi dengan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan penjara, dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar ketua majelis hakim Santonius.

• Baca: Korupsi Bansos TPQ Batam, Junaidi Cs Divonis 1-3 Tahun Penjara

Pada persidangan yang terpisah, kedua rekannya terdakwa Abdul Somad dan Jamiat divonis Hakim dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp50juta subsider ‎3 bulan kurungan.

Selain dikenakan hukuman penjara, untuk terdakwa Abdul Somad dikenakan uang pengganti sebesar Rp426 juta. Jika dalam satu bulan tidak dapat mengembalikan uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk negara. Dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.

Sementara terdakwa Jamiat dikenakan uang pengganti sebesar Rp277 juta. Dan jika dalam satu bulan tidak dapat mengganti uang penganti maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk negara, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun.

Atas putusan ini, terdakwa Junaidi melalui penasehat hukumnya menyatakan menerima. Tetapi jika dalam waktu satu minggu JPU menyatakan banding, maka pihaknya selaku penasehat hukum juga akan banding.

"Kalau untuk terdakwa Jamiat dan Abdul Somad, kami pikir-pikir selama satu minggu sejak putusan ini dibacakan," katanya.

Tekait dengan putusan Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roesli SH dan Andre SH dari Kejaksaan Tinggi ‎Kepri menyatakan pikir-pikir selama satu pekan.

Editor: Udin