BATAM, batamtoday - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyebutkan tiga fraksi yang ada di DPRD dalam jawabannya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD atas dua Ranperda Retribusi. Alhasil, enam fraksi lainnya merasa dilecehkan dan sidang paripurna akhirnya dibatalkan untuk memberikan waktu kepada Wali Kota memperbaiki jawabannya tersebut.

Pembatalan rapat paripurna itu terjadi pada Selasa (18/10/2011) siang tadi, dimana rapat tersebut sejatinya mengagendakan Jawaban Wali Kota Batam Atas Pandangan Fraksi Atas Ranperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, dan Ranperda Retribisi Izin Trayek serta Ranperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Namun DPRD Batam sepakat menghentikan rapat paripurna sebelum selesai, setelah dalam jawabannya Wako hanya menjawab pemandangan Fraksi Perduli Keadilan Nasional (FPKN), PPP dan Demokrat.

"Di Dewan ini ada sembilan fraksi, kenapa hanya pandangan tiga fraksi yang dijawab," ujar Yunus ketus.

Pendapat senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Asmin Patros. "Ini dibuat staf. Tapi harus dibuat perubahan. Rapat diskors dulu untuk persiapan untuk dijadwalkan kembali paripurna," katanya.

Sementara Ketua Fraksi PAN, AA Sonny mengungkapkan, di luar tiga fraksi yang ditanggapi Wako, ada pertanyaan mereka yang tidak ditanggapi.

"Fraksi PAN meminta, harus ada grand desain transportasi di Batam. Ini yang belum terjawab. Kenapa tidak dijawab. Apa ini dilupakan?," ujarnya.

"Kami minta diskors dan Wali Kota mempersiapkan jawaban untuk pandangan sembilan fraksi," sambung Ketua FPKS, Ricky Indrakari.

Akhirnya, setelah pimpinan fraksi berembug, diputuskan paripurna dilanjutkan besok dimana Wali Kota diminta untuk menyiapkan jawaban atas pemandangan sembilan fraksi di DPRD Batam.

Menanggapi itu, Ahmad Dahlan usai paripurna, menjelaskan, secara substansi, semua pandangan fraksi sudah terjawab. Hanya saja, ada kekurangan karena tidak menyebutkan semua fraksi di dewan.

Dia sendiri, katanya, tidak mempermasalahkan pembatalan jawaban yang sudah sempat dibacakannya itu.

"Tidak ada masalah. Wajar saja. Memang di Tatib, tidak dimungkinkan dialog. Kalau menjawab lisan, bisa melebar. Makanya kita legowo. Cuma ada kekurangan karena tidak menyebut satu-satu pandangan fraksi," katanya.