BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ratusan guru honorer dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah (MA) serta guru honorer dan tenaga kependidikan SMA/SMK swasta di Provinsi Kepri, yang sebelumnya terdaftar sebagai honorer kabupaten/kota di Kepri, terancam tidak menerima honor dari Provinsi Kepri.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Arifin Nasir, mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri saat ini baru memfokuskan honorer dan tenaga kependidikan di bawah Kementeriaan Pendidikan. Sedangkan MA, katanya, merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Agama.

"Status honorer di SMA dan SMK swasta, tentu menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing. Demikian juga honorer dan tenaga kependidikan di MA, merupakan tangung jawab Kementeriaan Agama," ujar Arifin Nasir, Jumat (24/2/2017).

Dan saat ini, lebih dari 10 persen guru dan tenaga kependidikan yang mengabdi di sekolah swasta dan MA, memang masih guru honor. "Hal ini tentu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, khususnya Kementerian Agama, yang memiliki kebijakan disentralisasi pusat di daerah," ujar Arifin.

Dinas Pendidikan, tambah dia, mengukuti wewenang yang diberikan UU, yang mana Gubernur merupakan perpanjangan Pemerintah Pusat di daerah.

"Oleh karena itu, bagi guru honorer swasta dan MA diberi batas waktu hingga tahun ajaran baru, dan diminta pada lembaga swasta agar juga memikirkan guru tidak tetap di sekolahnya," sebut Arifin.

Jika nanti dari sejumlah guru tersebut, memang tidak lagi digunakan SMA/SMK swasta atau MA, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan merekrutnya menjadi guru honor provinsi, untuk diberdayakan mengajar di sejumlah daerah di Kepri.

"Kalau swasta dan MA tidak menggunakan mereka, pemerintah akan menariknya. Karena sampai saat ini, di Kepri juga masih kekurangan guru untuk ditempatkan di sejumlah daerah," ujarnya.

Editor: Udin