Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemkab Bintan hanya Wait and See

Imigrasi Deportasi WNA dan Proses Manajemen Club Med
Oleh : Harjo
Senin | 13-02-2017 | 16:26 WIB
ekspos-WNA.jpg Honda-Batam

Kasi Wasdak Kantor Imigrasi Tanjunguban, Arfa Yudha Indriawan (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Kantor Imigrasi kelas II Tanjunguban, selain sudah menangkap 41 WNA yang bekerja secara ilegal di Club Med Lagoi beberapa waktu lalu, juga sudah melakukan deportasi serta memproses tiga orang manajemen Club Med Lagoi. Bahkan, dua WNA dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Kasi Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) Imigrasi Tanjunguban, Arfa Yudha Indriawan,  kepada BATAMTODAY.COM, Senin (13/2/2017) di Tanjunguban menjelaskan, untuk tiga orang manajemen Club Med yang diproses, berkas kasusnya sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

"Namun untuk dua dari 41 orang WNA yang terjaring, masih dilakukan proses lebih lanjut, dan sampai saat ini dalam tahap proses penyidikan," terang Arfa.

Menariknya, walaupun pihak Imigrasi Tanjunguban sudah melakukan langkah hukum, namun sejauh ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Bintan, belum juga mengambil tindakan nyata, dan bahkan terkesan menunggu tanpa pergerakan.

"Kalau Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri yang memiliki wewenang, terutama karena keberadaan WNA bagian dari tanggung jawab dinas.  Sayangnya sampai saat ini, belum terlihat langkah yang diambil terkait kasus Club Med Lagoi," ungkap Hendro Suseno, Wakil Ketua Federasi Konstriuksi Umum dan Informasl (FKUI) SBSI Bintan.

Menurutnya, tidak seharusnya pihak pemerintah berpangku tangan dan hanya menunggu laporan dari Imigrasi Tanjunguban. Masyarakat katanya lagi, sangat berharap agar kasus ini bisa berjalan sesuai harapan dengan tidak mengesampingkan masyarakat setempat.

"Dengan tidak memiliki Izin Mempekerjkan Tenaga Kerja (IMTA) maka dari satu unsur pelanggaran ini jelas Pemkab Bintan sudah banyak dirugikan dari segi pemasukan daerah," katanya.

"Kita berharap Pemkab Bintan serta Pemprov Kepri agar tidak hanya berpangku tangan dan benar-benar mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Karena selain peluang kerja untuk lokal semakin sempit, daerah juga sudah dirugikan," tambahnya.

Editor: Udin