BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri, mempersilahkan aparat penegak hukum, Kejaksaan dan KPK, melakukan pengusutan atas dugaan penyalahgunaan ratusan miliar Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan (DJPL) atau rekalamasi pasca tambang, yang tidak disetor dan penyimpanannya dialihkan perusahaan dan Kepala Daerah ke Bank Perkreditan Rakyat di daerah.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kealpaan ratusan perusahaan tambang dan Kepala Daerah tingkat II, kabupaten/kota di Kepri yang hanya pandai mengeluarkan Izin Usaha Eksplorasi, Eksploitasi dan Produksi, pertambangan Pasir, Timah dan Bauksit, tetapi lalai memperhatikan lingkungan dan melaksanakan reklamasi pada bekas pertambangan yang dilakukan di daerahnya.

"Jika memang benar lalai dan bahkan menyalahgunakan Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan untuk reklamasi, silahkan diusut penegak hukum," ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (9/2/2017).

Terkait dengan pengalihan kewenangan pertambangan dari kabupaten/kota ke Provinsi, Jumaga menyatakan, akan segera melakukan evaluasi atas seluruh Izin Pertambangan, reklamasi penimbunan yang diperpanjang dan dikeluarkan oleh Gubernur.

"Karena baru tahun ini pelimpahan kewenangannya, tentu masih dalam masa transisi. Dan dalam waktu dekat, kami akan melakukan evaluasi, dengan meminta data dari Dinas Pertambangan atas IUP perpanjangan dan IUP tambang baru serta penimbunan dan reklamasi yang dikeluarkan oleh pemerintah," sebutnya.

Demikian juga dengan dana DJPL yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan dan Kepala Daerah kabupaten/kota melalui rekening QQ, dikatakan politisi PDIP ini, akan dipertanyakan ke Dinas Pertambangan Provinsi, sampai dimana pengalihan dan evaluasi penanganannya.

"Dalam waktu dekat, Komisi III akan kami tugaskan melakukan evaluasi atas kewenangan dan kebijakan pemerintah di sektor pertambangan dan reklamasi di sejumlah daerah di Kepri ini," sebutnya.

Anggota DPRD Kepri lainnya, Ing Iskandarsyah juga mengatakan, dengan peralihan kewenangan pemberian Izin Pertambangan dan Sumber Daya Energi dari kabupaten/kota ke Provinsi Kepri, hendakanya pemerintah provinsi dapat lebih serius melakukan evaluasi operasional pertambanagan, dan pasca tambang di seluruh kabupaten/kota di Kepri.

"Jika memang sebelumnya itu, pemerintah daerah lalai melakukan reklamasi, Pemerintah Provinsi dengan kewenangan yang dimiliki, harus segera melaksanakan reklamasi ke sejumlah daerah eks tambang ini," ujarnya.

Selain menghindari sanksi hukum atas kelalaian pelaksanaan reklamasi, dana DJPL atau dana reklamasi yang disimpan perusahaan dan Kepala Daerah melalui rekening QQ di Bank, dapat digunakan untuk melaksanakan reklamasi di lokasi eks pertambangan itu.

"Kalau pemerintah kreatif, justru ini akan menambah lapangan pekerjaan, menghimpun lembaga atau OKP, atau masyarakat luas, untuk melakukan penanaman pohon di lokasi eks tambang. Tetapi harus dengan program reboisasi dengan tenaga ahli pertanian yang jelas," sebutnya.

Terkait dengan perusahaan pertambangan yang diduga tidak menyetorkan dana reklamasi atau DJPL, atau ada yang mengalihkan dana reklamasi dari Bank Umum Pemerintah ke Bank Perkreditan, Iskandar menyatakan, kalau hal tersebut masuk dalam ranah hukum.

"Jika memang disalahgunakan, tentu hal itu sudah menjadi ranah hukum, dan pihak penegak hukum yang memiliki kewenangan," sebutnya.

Editor: Udin