BATAMTODAY.COM, Pekanbaru-Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menegaskan untuk memakmurkan kehidupan petani Indonesia harus ada keberpihakan pada petani. Para petani harus mendapatkan perlindungan dan memberi kemudahan petani untuk memasarkan produk pertanian.

"Tidak akan ada kemakmuran di Indonesia kalau petaninya belum makmur," kata Oesman Sapta yang juga Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah HKTI Provinsi Riau di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (26/1/2017) dalam rilisnya.
Pelantikan dihadiri Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Ketua Umum HKTI Mahyudin, Ketua DPD Provinsi Riau Arsadianto Rachman.

Menurut Oesman Sapta, memakmurkan petani Indonesia merupakan problem besar bangsa Indonesia. Karena itu harus ada keberpihakan pada para petani. Selain itu kebijakan dan undang-undang yang dibuat harus memberi perlindungan kepada para petani.

"Harus ada keberpihakan kepada petani kita. Harus ada perlindungan untuk petani. Harus ada UU Perlindungan Petani. Selama tidak ada keberpihakan dan perlindungan, omong kosong petani kita bisa makmur," kata Oso, sapaan akrab Oesman Sapta.

Selain itu, lanjut Oso, pemasaran produk pertanian petani juga perlu diperhatikan. Begitu petani berhasil dalam produksi akan menghadapi masalah pemasaran. Kalau tidak bisa memasarkan hasil pertanian maka produk pertanian itu akan tidak laku dijual. "Ini juga harus diperhatikan," tuturnya.

Menghadapi pasar ASEAN, tambah Oso, Indonesia harus lebih dulu memperkuat pasar dalam negeri. Sebab penduduk Indonesia terbesar dibanding negara-negara ASEAN lainya. "Untuk apa kita memikirkan pasar ASEAN. Kita pikirkan dulu pasar dalam negeri termasuk untuk produk pertanian," imbuhnya.

Bagi Oso, petani Indonesia bisa bangkit. Apalagi pemerintah menyediakan lahan seluas 5 juta hektar dari lahan-lahan yang ditelantarkan. "Lahan yang ditelantarkan itu akan dikembalikan kepada rakyat. Memang sudah seharusnya begitu. Apa yang menjadi hak rakyat harus dikembalikan," ucapnya.

Kembalikan kejayaan

Sementara itu, Wakil Ketua MPR mengajak petani bekerja lebih keras lagi untuk mengembalikan kejayaan petani Indonesia. Petani dan pertanian Indonesia harus maju untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

"Petani kita harus sejahtera, maju, dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jangan petani kita menjadi kuli di negerinya sendiri," kata Mahyudin.

Mahyudin menceritakan tentang HKTI pada masa Orde Baru. "HKTI pada masa Orde Baru mengalami kejayaan. Para petaninya pun mengalami masa kejayaan sehingga pada waktu itu kita bisa swasembada pangan," ungkapnya. Indonesia mendapatkan penghargaan dari organisasi pangan dunia (FAO) tahun 1984 karena bisa swasembada beras.

Tapi sekarang, kata Mahyudin, Indonesia banyak mengimpor bahan pangan. HKTI pun mengalami kemunduran. Apalagi ada dualisme organisasi HKTI. "Kita harus bekerja semaksimal mungkin mengembalikan kejayaan petani Indonesia," kata Mahyudin yang juga Ketua Umum HKTI.

Mahyudin mencontohkan potensi pertanian di Riau. Riau adalah daerah yang sangat kaya. Riau memiliki potensi sawit, gula aren, sagu, dan sapi. "Kalau masih ada petani miskin di Riau berarti harus ada yang dikerjakan di sini. Inilah tugas HKTI," ujarnya.

Mahyudin melihat ada semangat dalam pelantikan itu dan pelantikan di beberapa daerah lain. "Ini mengingatkan HKTI pada masa Orde Baru. Kita majukan pertanian menuju kedaulatan pangan di Indonesia," ucapnya.

Editor: Surya