Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Amankan Pilkada 2017, Panglima TNI Kerahkan Intelijen
Oleh : Redaksi
Kamis | 26-01-2017 | 14:02 WIB
panglima-TNI1.jpg Honda-Batam

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan salam komando bersama pejabat baru KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Marsekal TNI Agus Supriatna (kanan). (Foto: Tempo)

BATAMTODAY.COM, Batam - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bakal mengerahkan intelijen untuk membantu pengamanan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 2017. Mereka, kata Gatot, akan mengumpulkan laporan terkait pelaksanaan pilkada kepada kepolisian.

"TNI mengerahkan intelijennya, mengerahkan aparat teritorialnya, dari babinsa, danramil, dandim, untuk mengumpulkan fakta tersebut," kata Gatot setelah memimpin Apel Komandan Satuan di Cilodong, Kabupaten Bogor, Rabu, 25 Januari 2017.

Gatot mengatakan bantuan TNI dalam pilkada serentak di 101 daerah ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk. “TNI harus siap membantu sepenuhnya,” ujar Gatot. Ia pun menambahkan pihaknya juga bakal membantu pihak kepolisian pada tahap prapilkada, pelaksanaan, dan pascapilkada.

Terkait personel yang diturunkan, Gatot mengatakan jumlah tersebut disesuaikan dengan daerah masing-masing. "Kami siapkan sepertiganya, kalau diminta 100, kami siapkan 30 personelnya," ujar dia.

Gatot memimpin apel komandan kesatuan 2017 yang diikuti 1.136 komandan satuan. Pelaksanaan pilkada menjadi salah satu sorotan TNI dalam membantu kepolisian dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut. "Para komandan inilah yang di lapangan nanti, saya harus tegaskan benar agar tidak ada keraguan dalam menjalankan tugas," kata dia.

Menurut dia, rapat komandan kesatuan tersebut adalah tindak lanjut rapat pimpinan bersama Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian. Ia menegaskan untuk mendukung program pemerintah. “TNI dan Polri satu visi untuk mendukung semua program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden yang dipilih secara sah dan konstitusional,” ujarnya.

Sumber: Tempo.co
Editor: Yudha