BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto mengatakan, berita HOAX yang belakangan menjadi topik utama di sejumlah media, dinilai sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Hal itu terjadi sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Yang menjadi persoalan, kata dia, adalah penyebaran berita kebohongan yang menjurus ke fitnah, terutama menjelang Pilkada serentak, dan fenomena itu, kini dinilainya sudah semakan masif.

"Menurut saya, ini sangat berbahaya. Kalau kita punya komitmen, bukan tidak.mungkin akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Di Indonesia, hal itu bisa saja terjadi kalau saja kita terlena, terlebih menjelang Pilkada serentak tahun ini," ujar Yandri, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Kawal Kebhinekaan Jelang Pilkada Serentak, Waspada Berita HOAX", di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Menurut dia, Pilkada di DKI, menjadi pintu masuk kemungkinan terjadinya kegaduhan untuk menjadi pemicu di daerah lainnya. Karena banyak berita yang jauh dari kebenaran dan fakta yang beredar di media sosial (medsos).

"Tapi kami harapkan terkait dengan ini, aparat keamanan jangan terlalu reaktif. Sebagaimana terjadi dalam kasus yang menimpa Eko Patria. Jangan sampai kepolisian terlalu.mudah menangkap anggota DPR misalnya, hanya karena pemberitaan Hoax tersebut," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Dia juga memprediksi, kejahatan hoax ini, pada Pemilu 2019 akan lebih "sadis". Yang paling berbahaya, masyarakat percaya akan berita hoax tersebut. "Fitnah sana dan fitnah sini," ujarnya menambahkan.

Republik ini, kata Arwani, akan tercabik-cabik hanya karena berita bohong. Karena itu ke depan, dia berharap, pihak-pihak berwenang melakukan langkah-langkah yang meminimalisir berita-berita hoax seperti ini. Sekaligus menghentikan aksi fitnah memfitnah dalam pemilihan umum, baik di Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

"Jangan mefitnah, mengada-ada berita hoax yang di sebar luaskan ke masyarakat. Jangan sampai hanya karena itu, keberagaman kita menjadi terganggu," ujarnya lebih lanjut.

Sementara itu, anggota Komisi anggota Komisi I dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, bicara berita hoax menjelang Pilkada ini, memang merupakan hal yang fenomenal. Padahal, kata dia, isunya hanya di DKI yang seolah-olah menjadi isu nasional.

"Padahal bukan isu nasional. Ini Jakarta sentris yang seolah-olah menjadi isu nasional," katanya menegaskan.

Menurut Thomafi, hal ini merupakan konsekuensi dari begitu terbukanya kontestasi pilkada serentak. Karena, di sini terjadi persaingan dari masing-masing calon yang diciptakan oleh masing-masing tim sukses.

Mereka menciptakan berita fitnah dan melemahkan dari calon-calon lawan. Karenanya, dia meminta wartawan untuk mengklarifikasi kebenarannya jika menerima kiriman berita yang diterima dari timses masing-masing calon.

"Karena jelas ini akan mengganggu sistem kebinekaan," ujarnya singkat.

Dia juga mengingatkan pihak yang paling berperan untuk mengawasi media yang menyebarkan berita hoax, adalah Dewan Pers. "Tapi pertanyaannya, mampukah Dewan Pers membenahi?" katanya.

Arwani juga meminta pemerintah untuk memaksimalkab sumber daya manusia terkait proteksi berita-berita hoax. Hal ini perlu dilakukan, untuk menutup celah menyebarnya berita hoax tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi mengatakan, berita hoax yang diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir, akan merusak kerukunan, sekaligus merusak nama baik orang yang dirugikan. Apalagi yang diserang itu fisiknya.

"Bisa jadi, ini dilakukan untuk menyembunyikan kebenaran. Misalnya adanya isu tenaga kerja asing (TKA) warga negara Cina yang didatangkan ke Indonesia. Termasuk munculnya buku "Jokowi Undercover". Itu harus dibuktikan secara ilmiah. Demikian halnya dengan berkembang isu PKI yang belakangan marak diberitakan," ujarnya.

Editor: Yudha