BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa anggaran transfer daerah yang sebelumnya dipangkas sudah dibayarkan kembali. Sehingga tidak ada lagi utang pemerintah pusat ke daerah.

"Kami tidak lagi memiliki utang lagi ke daerah, karena dalam bentuk DAU sudah dibayarkan kembali pada akhir tahun lalu," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang tadinya ditahan adalah sebesar Rp 19,3 triliun. Langkah itu sebelumnya ditempuh karena ada risiko defisit anggaran bisa melebihi batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena realisasi penerimaan yang diproyeksi jauh lebih rendah dari target.

"Kepada bapak-ibu anggota dewan saya harapkan bisa disampaikan kepada daerah masing-masing bahwa semua sudah dibayarkan," jelasnya.

"Kami menyadari bapak ibu anggota dewan sebelumnya banyak sekali menerima protes dari daerah atas kebijakan tersebut. Namun itu memang diperlukan untuk menjaga APBN. Meskipun akhirnya penundaan itu sudah diselesaikan dalam waktu yang tidak lama," papar Sri Mulyani.

Di harapkan ke depannya, dana yang ditransfer ke daerah tersebut dapat melahirkan kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat setempat dan Indonesia secara keseluruhan.

"Transfer ke daerah dan dana desa bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih inlkusif terjadi di luar Jawa," tandasnya.

Inflasi rendah
Pada kesempatan itu, Menkeu mengatakan salah satu capaian pemerintah pada periode 2016 adalah terkait pengendalian inflasi. Realisasi dalam periode tersebut adalah 3,02% atau terendah dalam satu dekade terakhir.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016, ditetapkan asumsi inflasi adalah 4%.

"Inflasi pada 2016 tercatat sebesar 3,02%, realisasi ini lebih rendah dalam satu dekade terakhir," ujar Sri Mulyani Indrawati.

Pengendalian inflasi tercermin pada stabilnya harga barang yang diatur pemerintah. Di antaranya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik dan lainnya.

"Ini terjadi karena kestabilan harga dan harga barang yang diatur oleh pemerintah," ujarnya.

Di samping itu komoditas utama, seperti pangan yang rentan dengan gejolak juga bisa terjaga stabil.

"Dalam rapat kabinet, pemerintah sangat memperhatikan pergerakan harga ini karena motor pendorong utama ekonomi," pungkasnya.

Editor: Surya