JAKARTA, batamtoday - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menuding isu perbatasan Republik Indonesia-Malaysia sebagai pengalihan isu terkait Badan Anggaran (Banggar) DPR. Alasannya, tidak mungkin suatu negara sembarangan menggeser patok batas wilayah.

"Ada dugaan pengalihan isu atas topik-topik hangat yang sedang bergulir di tanah air berkaitan dengan upaya seperti pembubaran KPK dan masalah Banggar yang sedang hangat mendapat sorotan," kata Amir dalam pernyataannya pada Selasa (11/10/2011).

Amir mengatakan, hampir tidak masuk akal kalau Malaysia seenak hati menggeser-geser patok batas wilayah. "Bodoh kalau masih ada negara yang mengubah batas perbatasan dengan menggeser patok tapal batas karena adanya titik-titik koordinat yang tidak mungkin berubah," ujarnya.

Menurut Amir, dugaan adanya pelanggaran wilayah sebaiknya jangan diekspos secara berlebihan sebelum uji titik-titik koordinat fakta lapangan diuji dengan teliti dan seksama.

"Di era teknologi modern seperti saat ini sungguh sulit dipercaya kalau masih ada negara yang menggunakan cara-cara abad pertengahan dalam penentuan batas wilayahnya," ucapnya.

Terkait Banggar DPR, sejumlah pimpinan Banggar diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus Kemenakertrans. Karena pemeriksaan ini Banggar sempat mogok, mereka merasa kebijakan terkait anggaran hendak dikriminalkan. Lantas, pembahasan RAPBN 2012 tersendat. Kasus Banggar juga merembet ke isu pembubaran KPK yang diwacanakan politikus PKS Fahri Hamzah.

Sementara itu mengenai isu perbatasan diungkap Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin yang menyebutkan adanya masalah baru dalam MoU antara team Border Committee Indonesia dengan pihak Malayasia. Garis batas itu diubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tidak sesuai dengan peta tersebut. Menurut politikus PDIP ini, akibat kelalaian team, Indonesia akan kehilangan 1.490 hektar di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.