BATAMTODAY.COM, Bandung - Di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI), di masjid Al Furqon Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Jawa Barat, Sabtu (14/1/2017), Ketua MPR RI mengharapkan percepatan lahirnya generasi entrepreneur atau pengusaha muda.

Zulkifli meminta semua pihak untuk mendorong lahirnya usahawan muda. Ini penting, kata Zulkifli agar perekonomian Indonesia tidak melulu dikuasai orang asing, atau segelintir orang. Tetapi juga bisa dikuasai umat Islam.

"Tidak sepatutnya kita hanya menonton orang lain menjadi pelaku ekonomi. Tetapi kita juga harus bisa menjadi penguasa ekonomi," tandasnya.

Hanya dengan cara itu, kata Ketua MPR, masyarakat Indonesia bisa menguasai dunia ekonomi dalam negeri yang hingga kini masih dikuasai segelintir orang saja.

"Selain menguasai ekonomi, kita Juga harus merebut kekuasaan. Hanya dengan cara itu, keberadaan dan nasib umat Islam bisa ditingkatkan," katanya.

Kesenjangan meningkat
Pada kesempatan itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan turut prihatin dengan isu kebangsaan, yang terus berlangsung sejak akhir 2016 hingga awal 2017. Keprihatinan itu muncul, karena adanya kelompok yang berpendirian, bukan golongannya, berarti bukan teman.

"Mereka yang bukan teman bisa dimusuhi dan diperangi. Meskipun masih satu bangsa dan negara, Indonesia," ujarnya.

Lanjut Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, pengelompokan-pengelompokan yang memicu pertikaian, itu menurut Zulkifli muncul seiring semakin rapuhnya semangat kebangsaan juga semakin besarnya kesenjangan, baik antara pusat daerah, jawa non jawa, serta barat dan timur.

Dijelaskan Zulkifli, kesenjangan yang terjadi di Indonesia, itu kata Zulkifli tampak begitu kasat mata. Antara lain, pada bidang penguasaan lahan, penguasaan sumber daya alam, hingga aktivitas impor yang sudah mencakup seluruh kebutuhan hidup. Mulai dari padi, bawang, jagung, kedele hingga garam.

"Petani kita tak punya lahan, dan pekerjaan, mereka juga tak memiliki keterampilan dan pengetahuan, ketika lapar, menjadi sangat gampang disusupi untuk melakukan tindakan anarkisme," tegasnya.

Selain karena alasan kesenjangan, kata Zulkifli perilaku pejabat negara yang tidak mencerminkan Pancasila, menambah rumit persoalan kebangsaan.

"Mereka adalah para pejabat yang lupa dengan tujuannya menjadi pemimpin. Sehingga menjadikan jabatannya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Lupa pada sumpahnya yang harus menjadi pelayan masyarakat," pungkasnya.

Editor: Surya