BATAMTODAY.COM, Bintan - Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan, terjadinya penolakan pasien berobat di Puskesmas dengan dalih, KTP dan KK merupakan bentuk "kakunya" sistem pelayanan pada masyarakat di tingkat bawah.

Menurut Bupati Bintan ini, dalam kasus yang terjadi di UPTD Puskesmas Sei Lekop Gunung Kijang itu, pihak Puskemas semata-mata hanya ingin menegakkan sistem aturan baru sesuai dengan Perbub.

Padahal, jika merunut pada konsep pelayanan dasar, petugas Puskesmas seharusnya bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan.

"Dengan adanya kejadian ini, kami akan berupaya mengevaluasi langkah-langkah yang dirasa memberatkan masyarakat. Sehingga, jalannya aturan dalam pelayanan kesehatan gratis yang diusung oleh Pemkab Bintan bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Dia juga mengatakan, akan berkeliling, memberikan pemahaman kepada seluruh Puskesmas di Bintan. Agar, pelaksanaan jalannya aturan itu tidak terlalu "kaku". Karena menyikapi masyarakat yang ingin berobat, seharusnya, petugas pelayanan harus lebih bijak.

"Layani dulu, baru lengkapi identitasnya," terang Apri kepada awak media, Jumat (13/2/2017).

Terkait dengan peraturan yang dibuat (Perbub-red) dikatakan mantan Wakil DPRD Kepri ini, merupakan salah satu komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bintan. Dengan kebijakan menggratiskan layanan kesehatan kepada masyarakat yang belum masuk dalam daftar peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Sebagaimana data dari BPJS, 35 persen dari jumlah warga Bintan belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan. Untuk itu, Pemkab Bintan membuat kebijakan layanan kesehatan gratis, agar seluruh masyarakat Bintan bisa merasakan pelayanan tersebut," terangnya.

Bahkan, ia menambahkan, selain menggratiskan pelayanan kesehatan, pihaknya juga sudah mensubsidi 5 ribu warga Bintan untuk didaftarkan BPJS kesehatan pada tahun 2016 lalu. Sedangkan, tahun ini juga akan disubsidi dengan jumlah yang sama.

"Inilah bukti bahwa Pemkab Bintan memprioritaskan layanan kesehatan kepada masyarakat," tukasnya.

Sebelumnya, UPTD Puskesma Sei Lekop Kijang, dengan dalih Peraturan Bupati (Perbub) menolak Seorang warga yang datang berobat ke Puskesma Sei Lekop karena tidak membawa kelengkapan administrasi KTP dan KK.

Kendati Perbub Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelayanan Dasar Kesehatan Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap Kelas III RSUD Kabupaten Bintan, merupakan Perbub yang baru disahkan dan belum disosialisasikan kepada masyarakat tingkat bawah.

Dalam Perbub tersebut, memang dijelaskan bahwa peserta pelayanan gratis di Puskesmas atau perawatan di RSUD adalah peserta yang dapat menunjukkan e-KTP yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Sedangkan, untuk pasien yang di bawah 16 tahun harus menunjukkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai identitas untuk menerima pelayanan kesehatan gratis tersebut.

Menariknya, dalam kasus tersebut si pasien sudah meminta agar diberlakukan sebagai pasien umum. Namun, tetap saja tidak digubris oleh staf pelayanan di Puskesmas itu.     

Editor: Udin