BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan, jika dipaksanakan, ratusan siswa sekolah SMA/SMK dan SMP Sederajat di sejumlah pulau, khususnya di Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) akan terancam tidak bisa ikut Ujian Nasional (UN). 

"Tentu hal ini memang sangat memberatkan, ‎khususnya sekolah SMA/SMK serta SMP Sederajat di daerah terpencil seperti Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga. Sehingga hal itu juga tidak bisa dipaksakan. Tetapi untuk sekolah di Tanjungpinang, Batam, Bintan dan Karimun tahun ini akan dimungkinkan menggunakan Komputer pada UNBK 2016/2017 ini," ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Arifin Nasir, menyikapi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan UNBK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Atas dasar itu, tambah Arifin, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, telah menyampaikan langsung hal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Balitbang Dinas Pendidikan Pusat, sehingga diarahkan untuk Provinsi Kepri dan provinsi lainya akan dilakukan secara bertahap.

"Untuk Provinsi Kepri, pelaksanaan UNBK SMA/SMK dan SMP sederajat, akan dioptimalkan di Kota Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Lingga. Dan bagi sekolah yang belum memiliki komputer, pelaksanan UN-nya dapat disatukan pada ‎sekolah yang ada kompternya. Karena jadwal pelaksanaan UN bagi SMA, SMK, serta SMP sederajat juga ada perbedaan hari dan waktu," ujarnya.

Pembedaan jadwal dan waktu pelaksanaan UN dengan berbasis komputer ini, nantinya kata Arifin Nasir, juga memudahkan siswa-siswi yang ada di pulau, untuk dapat melakukan UNBK di sekolah yang teraliri Internet.

"Yang pasti di 4 kabupaten/kota di Kepri, mudah-mudahan 80 persen akan terlaksana," jelasnya.

Arifin juga menambahkan, sebagai persiapan pelaksanaan UNBK, selain Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan kebutuhan Komputer bagi siswa dan siswi ke Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri 2017 ini juga telah mengalokasikan dan sebesar Rp4,7 miliar dana pengadaan komputer 2017.

"Mudah-mudahan dengan perolehan 100-200 komputer dari Pusat, ditambah dari pengadaan Dinas Pendidikan Kepri, akan memungkinkan bagi siswa di daerah melaksanakan UNBK sebagaimana yang diharapkan Pemerintah Pusat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017, meminta pada Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia, untuk melaksanakan UNBK bagi SMA/SMK serta SMP sederajat di daerahnya.

Dari 3 poin surat edaran itu, pertama; Menteri mewajibkan dan menetapkan setiap sekolah (kecuali SLB) yang sudah memiliki kapasitas lebih dari 20 unit dan satu unit server untuk melaksanakan UN Berbasis Komputer.

Sebagai langkah optimalisasi, meminta pada Gubernur dan Bupati untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan daerahnya, menetapkan sekolah yang belum memiliki komputer di sekolahnya, untuk mengikuti UNBK di tempat pelaksanaan UNBK yang ada.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu pemenuhan pengadaan kelengkapan Komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki Komputer, terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan listrik.

Editor: Udin