BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Direktur Utama PT PLN Batam, Dadan Kurniadipura, akhirnya menemui Gubernur Kepri Nurdin Basirun di kantor gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (5/1/2017).

Kedatangan Dadan guna memenuhi panggilan Gubernur Nurdin Basirun terkait gonjang-ganjing usulan penyesuaian kenaikan tarif listrik Batam dan terjadinya pemadaman listrik di Batam dan Tanjungpinang serta rencana aksi mogok serikat pekerja PLN Batam.

Terkait pertemuan dengan Gubernur, Dadan Kurniadipura mengatakan, selain membahas usulan kenaikan tarif, dirinya bersama sejumlah manajemen bright PLN Batam juga memaparkan konsep dan program dan pengembangan listrik secara keseluruhan, baik di Batam, Tanjungpinang dan pulau lainya di Kepri.

Sedangkan ‎mengenai rencana kenaikan tarif yang hingga saat ini masih dalam pembahasan, Gubernur menyatakan agar menunggu hasil pembahasan DPRD, pemerintah dan PT PLN.

"Kami juga membicarakan mengenai rencana kenaikan tarif yang kami usulkan, dan pak Gubernur menyerahkan sepenuhnya pada pembahasan yang dilakukan DPRD dan Dinas Pertambangan Kepri dengan pihak PLN sendiri," ujarnya usai pertemuan dengan Gubernur di Dompak.

"Terkait kenaikan tarif, memang sampai saat ini masih dalam pembahasan. Kami juga serahkan saja pada pemerintah, DPRD dengan kepentingan rakyat. PLN‎ dengan manajemen perusahan, mengharapkan ada keputusan yang sangat bijak. Bagaimana caranya, kami serahkan sepenuhnya pada DPRD dan pemerintah," tambah Dadan.

Ditanya mengenai keluhan DPRD atas laporan keuangan PLN yang tidak kunjung diberikan dalam pembahasan tarif, Dadan mengatakan, kalau hal itu sudah dipenuhi dan diserahkan. Selama ini, katanya, pihaknya juga sangat terbuka dengan pengelolaan perusahan listrik di Batam.

"Kami tidak ada ngulur-ngulur waktu, karena kepentingan kami juga sangat besar di sini. Jadi, untuk apa kami ulur-ulur, dan masalah tarif ini juga bukan sesuatu bencana," ujarnya.

Dadan menambahkan, terkait dengan rencana Serikat Pekerja PT PLN‎ yang akan melakukan aksi demo, setelah dikumpulkan dan meminta pada pengurus serikat agar semua gerakan yang dilakukan menyangkut aset PLN agar berkoordinasi dengan pihak manajemen, maka rencana tersebut dapat diakomodir.

"Serikat pekerja punya serikat sendiri, tetapi setelah mereka buat statemen terkait rencana demo, mereka sudah kami kumpulkan, dan menegaskan yang menyangkut asetnya PLN harus sepengetahuan pihak managemant karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan jika melanggar peraturan, saya tidak akan segan memberikan sanksi," ujarnya.

Sedangkan mengenai adanya rencana pemadanam menyeluruh, Dadan juga membantah ada kaitanya dengan pengajuan kenaikan tarif. Tetapi hal tersebut murni memang "forcemayor" akibat adanya bencana, petir yang menyambar jaringan.

"Jadi, hal ini yang harus kami luruskan. Ada masalah gangguan alam, dikait-kaitan lagi dengan masalah pengajuan kenaikan tarif. Dan kami tegaskan, itu bukan sesuatu yang disengaja dan tidak ada kaitanya, tetapi murni karena ada gangguan dan sudah dibenahi," ujarnya.

Mengenai pemadaman bergilir yang sebelumnya diberitahukan PT PLN akibat semakin beratnya cost produksi, Dadan menyatakan, sebelumnya sudah menyurati Gubernur, agar nantinya tidak disalahkan jika ada pemadaman.

"Kami memang membuat surat, tapi tujuan kami untuk memberitahu kondisi keuangan PT PLN Batam yang sudah tidak mampu menopang beratnya biaya cos produksi, khususnya BBM. Sehingga tidak disalahkan," sebutnya.

Dia mencontohkan, biaya produksi hanya untuk pembelian bahan bakar membutuhkan dana Rp300 miliar untuk daya yang dihasilkan 350 MW. Namun karena keuangan PLN sudah tidak mampu, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah mengurangi cost produksi dan hanya menghidupkan pembangkit yang bisa menghasilkan 300 MW saja.

"Hal inilah yang juga dijelaskan dan laporkan kepada Gubernur dan DPRD sebagai pemerintah dan stakeholder pengambil kebijakan," ungkapnya. "Artinya, kami memberitahukan kondisi dan siatuasi PLN saat ini. Sehingga ketika ada pengurangan daya, PLN tidak disalahkan."

Dadan juga menjelaskan, PLN Batam dalam pembeliaan bahan bakar setiap bulan telah mengeluarkan biaya hingga 6 juta US dollar. Semenatar dana yang ada hanya 5 juta US dollar. "Sehingga kami harus berhutang 1 juta dollar US, belum lagi pegawai. Kalau kenaikan BBM untuk listrik terjadi 100 rupiah saja, sudah berapa dana yang harus kami tambah," ujarnya.

Dengan adanya pertemuan itu, Dadan berharap, pembahasan kenaikan tarif yang sedang dilakukan dapat segera disahkan. Sehingga permasalahan pengajuan kenaikan tarif tersebut tidak berlarut-larut.

Editor: Udin