JAKARTA, batamtoday - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Provinsi Kepulauan Riau Hardi S Hood mengemukakan, pemerintah pusat harus segera mencari solusi mengenai persoalan penampungan TKI yang baru dideportasi dari negara lain, terutama Malaysia yang selalu membebani dan merepotkan pemerintah  provinsi itu.

"TKI yang baru dideportasi dari negara lain, terutama Malaysia itu selalu ditampung di wilayah Kepri. Itu sangat merepotkan dan membebani pemerintah daerah setempat," kata Hardi S Hood yang juga Ketua III DPD RI kepada pers di Senayan Jakarta, Jumat (7/10/2011).

Hardi mempertanyakan mengapa TKI deportasi harus terlebih dahulu ditampung di wilayah Kepri. Semestinya mereka langsung dikembalikan ke daerah asalnya. Dengan ditampung di wilayah kepri, maka pemda harus repot menyediakan fasilitas dan memberi makan.

"Itu sangat  memberatkan dan membebani daerah. Apalagi tidak ada alokasi anggaran di APBD untuk menangani persoalan TKI deportasi," katanya yang menyebutkan, saat ini sudah sekitar 5.000 TKI deportasi dari malaysia yang ditampung di Kepri.

Hardi didampingi Sekjen DPD RI Siti Nurbaya mengemukakan, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi pemda Kepri untuk mengurusi mereka. Namun sebagai keikutsertaan dalam penyelesaian masalah nasional, maka pemda mau tidak mau harus turun tangan.  "Kalau pemda tidak ikut mengurus mendapat kritik, mau ikut mengurusi tetapi tak ada alokasi anggaran," katanya.

Hardi menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari lapangan, keberadaan penampungan TKI deportasi dari Malaysia di wilayah Kepri merupakan bagian dari "permainan" para calo dan agen TKI. "Para TKI yang telah dideportasi itu ditampung di wilayah Kepri dan para calo menjanjikan kepada mereka  untuk mengurus KTP Kepri. KTP 'tembak" itu kemudian digunakan lagi untuk berangkat ke negara lain, termasuk Malaysia. Ini permaian mafia dan calo," katanya.