BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah diminta menjelaskan kepada publik terkait maraknya Warga Negara Asing (WNA), khususnya warga China yang marak masuk ke Indonesia. Sebab, WNA asal China mulai "menyerbu" dan menjadi persoalan di beberapa wilayah Indonesia.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, merasa prihatin, sebab  semua pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan isu tersebut kepada rakyat saat ini seolah diam.

"Seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis China yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari China. Begitu juga Menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan China dan Indonesia," kata Siti, ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Menurut Siti, pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Sebab, bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing.

"Nggak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang negaranya jauh lebih besar dari Singapura, semua bebas masuk tanpa filter?" tegasnya.

Menurutnya, maraknya WNA, khususnya China, yang masuk ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal menjadi persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah. Sehingga, jangan sampai pemerintah dianggap melakukan pembiaran atas masalah tersebut.

"Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya, apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya," kata pengamat politik LIPI ini.

Untuk itu, ia meminta, agar pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang sangat luas di masyarakat, terkait persoalan yang dihadapi WNA, utamanya warga China di Indonesia.

"Pemerintah diam saja, padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini, seperti soal tenaga kerja kasar dari China, soal wisatawan dari China, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang China, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan China, soal e-KTP yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis China ke Indonesia," katanya.

Editor: Udin