BATAM, batamtoday - Rapat Dengar Pendapat (RDP/hearing) yang digelar oleh Komisi IV DPRD Batam antara lain mengungkapkan bahwa sebanyak 26 tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) belum mendapatkan kepesertaan Jamsostek meskipun sudah mengalami pemotongan gaji untuk premi sejak 2008.

Iswahyudi,  Perwakilan THL DKP mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap DKP dalam mengelola dana jaminan sosial dari para pekerja.

"Sebanyak 26 orang belum mendapatkan kartu Jamsostek. Itu salah satu yang kami tuntut dari DKP," ujarnya dalam rapat dengan Komisi IV DPRD dan DKP Kota Batam, hari ini, Senin (3/10/2011).

Dia menjelaskan, tidak adanya kartu Jamsostek tersebut mengartikan bahwa hingga kini mereka belum menjadi peserta Jamsostek. Padahal, setiap orang dari mereka sudah mengalami pemotongan gaji untuk pembayaran premi oleh DKP sebesar Rp81 ribu setiap bulannya sejak 2008.

Namun dalam RDP, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Azwan, di hadapan Komisi IV dan pihak-pihak terkait tidak memberikan penjelasan dengan baik perihal masalah tersebut.

Ketertutupan Azwan juga ditunjukkannya saat ditanyai batamtoday usai RDP, Azwan langsung "ngacir" saat dimintai komentarnya atas para THL di DKP yang belum menjadi peserta Jamsostek.

Sementara itu, Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam mengatakan, Pemko Batam harus memperhatikan THL DKP, yang kebanyakan petugas kebersihan, dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan hari tua.

"Pemko sendiri sudah menyiapkan skema upah yakni upah pokok, dan insentif berupa tranpsortasi, uang makan dan potongan untuk Jampsostek sebesar 5,7 persen dari total yang mereka dapatkan," kata Riky.

Dia menjelaskan bahwa upah pokok para pekerja THL adalah sesuai dengan UMK, dimana itu mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Untuk itu, lanjutnya, Komisi IV mengharapkan agar DKP segera menyerahkan data-data Jamsostek para pekerja THL tersebut  yang sementara ini menurut data umum dari DKP berjumlah 560 orang petugas kebersihan.