BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, tak akan gentar menghadapi hak interpelasi dari DPRD. Menurut dia, itu hal yang biasa, sebagai bentuk komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

"Saya akan jawab apa adanya. Terima kasih juga sudah terbentuk suatu komunikasi yang baik antara saya dengan DPRD. Tak ada masalah itu," kata Nurdin, Selasa (29/11/2016) sore, usai menghadiri Rapat Pimpinan II Kadin Kepri di Hotel Said, Batam Center.

Sampai saat ini, kata Nurdin, DPRD Kepri belum menyampaikan pertanyaan terkait hak interpelasi. Sehingga, Nurdin belum tahu jawaban apa yang nantinya dia sampaikan ke DPRD. "Saya belum ada terima pertanyaan dari DPRD," ujarnya.

Nurdin berujar, pengangkatan dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kepri, menurutnya sudah sesuai aturan. Jika dipersoalkan DPRD dalam hak interplasi, ia mengaku siap mengikuti aturan yang ada.

"Kita kembali ke aturan dan Undang-undang yang ada. Kalau saya salah diperbaiki, kalau tidak tetap seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, 23 anggota DPRD Kepri dari lima fraksi secara resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Mereka menilai, pengangkatan pejabat eselon IV, III dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, melanggar aturan.

• Baca: Lima Fraksi DPRD Resmi Ajukan Hak Interpelasi ke Gubernur Kepri

Pengajuan hak interpelasi tersebut telah ditetapkan melalui sidang paripurna yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kepri, Senin (28/11/2016). Tujuannya, untuk mempertanyakan kebijakan Gubernur terkait pengangkatan dan pelantikan pejabat Pemprov Kepri.

Editor: Udin