BATAMTODAY.COM, Jakarta - Real Estate Indonesia (REI) meminta agar pemerintah memperluas persyaratan dari penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

perluasan salah satunya menambah skema KPR FLPP baru dengan batas perolehan pendapatan bagi masyarakat Rp4,5 juta hingga Rp7 juta per bulan. Skema FLPP dikenal dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan serta tetap sepanjang jangka waktu kredit.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy menjelaskan, kebutuhan skema pembiayaan disebabkan tingkat urbanisasi yang tinggi. Banyaknya masyarakat desa yang ke kota dengan pendapatan di atas Rp4,5 juta tentu tak bisa memanfaatkan pembelian rumah dengan skema KPR FLPP yang sekarang.

Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 20 Tahun 2015 terkait aturan batasan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat mengajukan KPR FLPP. Dalam aturan tersebut, batas gaji pokok MBR bagi pengaju KPR FLPP untuk rumah tapak sebesar Rp4 juta, sedangkan rumah susun sebesar Rp7 juta.

"Mereka dengan gaji segitu, bagaimana mau memanfaatkan KPR FLPP dengan paket yang sekarang? Jadi, gimana mereka ini kalau enggak dibantu untuk beli, dan mereka lah yang menghiasi kota Jakarta di mana kesannya kota ini selalu kumuh. Jadi kami berharap pemerintah bisa mengeluarkan paket KPR FLPP skema Rp4,5 juta-Rp7 juta," ucap Eddy, Selasa (29/11).

Dengan skema pendapatan tersebut, menurut Eddy, mereka dapat membeli dengan harga rumah berkisar Rp250 juta-Rp300 juta. Skema baru tersebut nantinya dapat digunakan untuk membeli rumah susun dan rumah tapak.

Usulan skema pembiayaan KPR FLPP baru ini, lanjut Eddy, diharapkan dapat berlaku secara nasional. Meski begitu, ia yakin nantinya skema baru ini akan digunakan oleh masyarakat yang tinggal dan bekerja di perkotaan, karena umumnya gaji di pedesaan tidak sampai Rp4,5 juta.

"Ini otomatis lebih di kota, kalau di kampung enggak ada gaji Rp4,5 juta, jadi pemerintah tidak perlu khawatir. Kalau gaji dibawah Rp4,5 juta bisa pakai KPR FLPP yang sekarang, di atas itu beli pakai skema yang baru," papar dia.

Namun, tingkat bunga dan jumlah uang muka tentu akan dibedakan antara skema yang baru dan yang sudah ada sekarang. Misalnya saja, tingkat bunga untuk skema yang baru mencapai 6,5 persen dan uang muka sebesar 5 persen.

"Bunganya mungkin 6,5 persen dari yang sekarang 5 persen, lalu uang muka yang sekarang 1 persen mungkin yang skema baru bisa 5 persen. Agak beda kelasnya, lebih baik dari yang sekarang tapi tetap ada subsidi," jelas dia.

Usulan ini tentu bukanlah tanpa sebab. Ia melihat potensi pasar untuk skema pembiayaan KPR FLPP baru ini dalam jumlah yang banyak. Ia mencontohkan, jika pasar bagi skema KPR FLPP yang sekarang sebesar 100 ribu, maka pasar untuk skema baru dapat mencapai 75 ribu.

"Sedikit di bawah jumlahnya yang sekarang, tapi banyak jumlahnya," pungkas dia.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambut baik permintaan REI tersebut. Namun, hal tersebut perlu dibawa pada sidang kabinet karena keputusan tersebut bukan hanya kepentingan bagi Kementerian PUPR saja, melainkan banyak pihak.

"Ya bagus, harus diputuskan dalam sidang kabinet. Ini berdampak pada banyak hal, jadi ini tidak hanya kepentingan untuk PUPR saja, jadi harus dibahas di kabinet," jelasnya secara singkat.

Adapun, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan rumah dari program satu juta rumah sekitar 700 ribu unit. Sementara, berdasarkan Kementerian PUPR total realisasi pembangunan perumahan per 13 Oktober baru menyentuh 415 ribu unit. Di mana 316 ribu rumah dibangun untuk MBR dan 99 ribu rumah untuk non MBR.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani