BATAM, batamtoday - Fraksi PPP Plus DPRD Batam menilai penurunan APBD 2011 terjadi akibat merosotnya kinerja pemerintah kota dalam menggali pendapatan daerah. Defisit APBD seharusnya tidak perlu terjadi jika masing-masing dinas terkait melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

"Penurunan APBD merupakan indikator utama dalam menilai kinerja Pemko Batam. Kalau itu (APBD-red) menurun berarti kinerja Pemko juga merosot," ujar Irwansyah, Ketua Fraksi PPP Plus DPRD Batam kepada batamtoday, hari ini, Rabu (28/9/2011).

Dijelaskannya, kegiatan-kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah kota membutuhkan anggaran yang semuanya diatur dalam APBD, baik itu yang bertujuan untuk memberikan pemasukan daerah maupun yang bersifat pengeluaran. Karena itu, dengan terjadinya defisit dalam APBD 2011 sebesar sekitar Rp300 miliar, maka hal itu dapat juga diartikan bahwa kinerja pemerintah kota sedang merosot.

Menurut dia, DPRD sudah berulangkali memberikan masukan kepada pemerintah kota, khususnya Wali Kota Batam, pada saat pembahasan APBD 2011, namun penurunan APBD tetap saja terjadi. Dewan juga sudah meminta agar proyek-proyek yang akan dikerjakan, direncanakan oleh pemerintah kota dengan serasional mungkin sehingga tidak memberatkan anggaran daerah serta meminta agar mengupayakan pemasukan semaksimal mungkin.

"Dan ketika APBD defisit, wali kota alasannya banyak betul, mulai dari yang inilah, sampai yang itu. Lebih mengurusi acara-acara seremonial ketimbang punya kebijakan yang tegas untuk pemasukan daerah," cetus Irwansyah.

Sebelumnya, Tain Komari, Staf Pengajar Universitas Riau Kepulauan (Unrika) mengatakan pembangunan dan perekonomian di Kota Batam tidak mengalami perbaikan yang berarti dalam dua tahun terakhir. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dinilai telah gagal membangun ekonomi dan pembangunan daerah dengan merosotnya APBD dan kebijakan-kebiajakan yang merugikan masyarakat.

Menurutnya, dalam dua tahun terakhir Walikota Batam Ahmad Dahlan tidak melakukan apa-apa sehingga menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2011 mengalami defisit hingga sekitar Rp300 miliar. Apalagi, lanjutnya, Walikota tidak pernah menjelaskan penyebab merosotnya jumlah APBD tersebut kepada masyarakat.

Irwansyah menambahkan, untuk menyelesaikan defisit itu, dewan sendiri sudah melakukan revisi anggaran dalam APBD Perubahan sehingga tidak lagi sebesar Rp300 miliar seperti yang dilaporkan Pemko. Misalnya, disektor PAD, dari sekitar Rp369 miliar menjadi Rp273 miliar, dana perimbangan dari Rp838,431 miliar menjadi Rp860,688 miliar, dana pemasukan lain dari Rp146,008 miliar menjadi Rp124,162 miliar dan pembiayaan dari Rp84,715 miliar menjadi Rp35,451 miliar.