BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian diharapkan tidak terpengaruh dengan tekanan kekuasaan atau presiden serta tidak terpengaruh dengan tekanan opini publik. Tito sebagai polisi yang dikenal berprestasi dan cerdas seharushya tetap bisa menjaga polri agar profesional, proporsional dan independen.

Harapan ini disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/11/2016) menyikapi jalannya gelar perkara terbuka atas kasus dugaan penistaan Al Quran oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dengan tegas Neta meminta Tito agar jangan mau diintervensi dan ditekan oleh kekuasaan dan opini publik. Sebab disinilah Tito akan diuji sebagai jendaral polisi yang terbaik yang bisa menjaga profesionalismenya.

"Jika Tito salah langkah, kepercayaan publik akan hilang terhadap institusi Polri. Makanya jangan main-main," ujarnya mengingatkan.

Dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Polri menurut Neta harus benar-benar memperhatikan keputusan MUI karena MUI adalah lembaga yang diakui pemerintah dan berisi oleh para alim ulama yang berdasarkan Al Quran dan Hadist.

"Jadi tidak mungkin MUI main-main atau keputusannya dianggap ngawur atau ngaco," imbuhnya.

Dengan demikian maka kalau keputusan polri nanti terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok bertentangan dengan keputusan MUI, maka Polri pasti akan mendapatkan kecaman publik.

"Yang dirugikan kalau Tito terus membela Ahok apalagi nanti sampai memutuskan Ahok tidak bersalah atau alasan lainnya, adalah bukan Cuma Tito sebagai kapolri, tapi institusi Polri," tambahnya.

Jika keputusan Polri berbeda dengan MUI, maka menurut Neta jajaran dibawah Tito semuanya juga akan menjadi korban. Bahkan, semua anggota Polri nanti bisa dituduh sebagai pembela Ahok.

"Ini nanti Polri bisa dicaci maki dan yang lebih parah bisa menyebabkan internal polri terbelah.Makanya Tito harus benar-benar bisa menjalankan hukum demi menjaga soliditas NKRI dan juga institusi Polri," tandasnya.

Editor: Surya